Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MUI Keluarkan Fatwa Sebelum Vaksin Covid-19 Diedarkan

Kompas.com - 27/11/2020, 12:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan atau mengeluarkan fatwa tentang kehalalan atau diperbolehkannya vaksin Covid-19 digunakan sebelum diedarkan.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara penutupan Musyawarah Nasional MUI ke-10 Tahun 2020 di Jakarta, Jumat (27/11/2020).

"Saya telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan digunakannya vaksin Covid-19 dapat diterbitkan sebelum vaksin diedarkan," kata dia.

Baca juga: Pastikan Vaksin Covid-19 Aman dan Halal, Satgas: Kami Minta Masyarakat Tak Takut

Ma'ruf mengatakan, pihaknya mengapresiasi MUI yang sejak tahap awal aktif bersama instansi terkait melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin Covid-19.

Sebab, kata dia, sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipasi mulai dari pengadaan vaksin Covid-19 melalui kerja sama internasional maupun memproduksi sendiri.

"Aspek-aspek terpenting dari upaya tersebut, selain memastikan ketersediaan vaksin, kesiapan logistik dan pelaksanaan vaksinasi, adalah memastikan keamanan, kemanfaatan serta kehalalan atau kebolehan untuk digunakan," kata dia.

Dengan demikian, penting bagi MUI untuk segera mengeluarkan ketetapan atau fatwa terkait vaksin Covid-19 tersebut.

Utamanya, terkait kehalalan atau kebolehan vaksin tersebut digunakan.

Baca juga: Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Ma'ruf mengatakan, dalam waktu tak lama lagi, vaksin Covid-19 akan tersedia dan siap diberikan kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

Meskipun demikian, program vaksinasi Covid-19 dengan skala sangat masif dari segi jumlah, sebaran wilayah, serta waktu pelaksanaan yang serentak belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain.

"Kegiatan yang sangat krusial itu Insya Allah akan mulai kita laksanakan pada awal tahun depan. Saya mengajak MUI dan segenap ormas, lembaga keagamaan, para pemuka agama serta tokoh masyarakat turut membangun kesadaran, kesiapan dan dukungan seluruh masyarakat pentingnya vaksinasi Covid-19," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com