Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Kompas.com - 27/11/2020, 07:19 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah tengah menyiapkan program vaksinasi Covid-19. Saat ini, pemerintah memfinalisasi pemetaan daerah yang nantinya menjadi prioritas vaksinasi.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya," kata Wiku dalam dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020). 

Baca juga: Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Selain itu, pemerintah juga sedang fokus untuk memastikan vaksin yang digunakan aman, berkhasiat dan minim efek samping. Menurut Wiku, program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang tengah dilakukan.

Setelahnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan kajian sebelum menerbitkan emergency use of authorization.

"Kami berharap tahapan ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Baca juga: Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Wiku menyebut, pemerintah terus mempersiapkan proses distribusi vaksin. Langkah ini meliputi penyiapan cold chain system atau sistem rantai dingin yang digunakan untuk menjaga kualitas dan efektivitas vaksin selama proses distribusi.

Saat ini, rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia diklaim mencapai 97 persen.

Wiku mengatakan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi. Jumlah SDM yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan banyaknya peserta vaksinasi.

"Untuk memastikan kesiapan ini Presiden Joko Widodo telah melakukan tinjauan terhadap simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal di Bogor pada tanggal 18 November 2020," kata Wiku.

"Ini dilakukan tentunya dalam rangka memastikan bahwa seluruh prosesnya dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta MUI Bantu Kawal Program Vaksinasi Covid-19 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperkirakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi pada akhir tahun ini atau awal 2021. Lantaran, vaksin yang akan digunakan harus melalui sejumlah tahapan yang memakan waktu.

Jokowi menjelaskan, nantinya vaksin yang telah masuk ke Indonesia harus terlebih dulu melewati uji klinis dan verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperoleh emergency use authorization (EUA).

Selain itu, pendistribusian vaksin juga menjadi perhatian pemerintah yang juga dinilainya membutuhkan waktu.

"Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," ungkap Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan Amici Curiae, Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com