Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Covid-19 Meningkat, 3 Minggu Berturut-turut DKI Masuk 5 Besar Penambahan Kasus Tertinggi

Kompas.com - 24/11/2020, 17:29 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, terjadi kenaikan kasus Covid-19 sebesar 3,9 persen pada pekan ini.

"Pada pekan ini di level nasional terjadi kenaikan kasus 3,9 persen dibanding pekan sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11/2020).

Menurut Wiku, kenaikan ini setidaknya disumbangkan oleh 5 provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi. Pertama, DKI Jakarta yang naik 1.937 kasus, dari 6.600 menjadi 8.537 kasus.

Kedua, Riau naik 1.166 kasus, dari 867 menjadi 2.033 kasus. Lalu, Jawa Timur naik 736 kasus, dari 1.666 menjadi 2.392 kasus.

Baca juga: Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Posisi keempat, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 338 kasus, dari 281 menjadi 619 kasus. Kemudian, Sulawesi Tengah naik 245 kasus, dari 111 menjadi 356 kasus.

Wiku menyebut, dibandingkan pekan sebelumnya, tak ada perubahan yang signifikan terkait 5 besar provinsi yang mencatatkatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi pekan ini.

"Saya mohon perhatian dengan sangat untuk pemda kelima provinsi ini untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi peningkatan kasus karena ini sudah sangat serius," ujarnya.

Bahkan, menurut Wiku, DKI Jakarta sudah 3 minggu berturut-turut masuk 5 besar provinsi yang mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi.

Ia pun meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan, untuk menegakkan protokol kesehatan dan secara tegas menindak pelanggaran.

Baca juga: Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

"Khususnya DKI Jakarta, sudah 3 minggu berturut-turut di 5 besar penambahan kasus positif mingguan tertinggi. Bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama," kata Wiku.

"Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku," tuturnya.

Menurut Wiku, ada banyak hal yang dapat diupayakan pemerintah daerah untuk menekan kasus virus corona.

Ia tak ingin, kerja keras penanganan pandemi selama 8 bulan ini rusak karena pemerintah daerah dan masyarakat tidak sabar, tak hati-hati, atau tak peduli.

"Kembali saya ingatkan bahwa selama belum ada vaksin maka protokol kesehatan adalah obat terampuh untuk menekan angka penularan. Selalu pakai masker jaga jarak dan cuci tangan serta hindari bepergian ke luar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com