Undangan Istana via WhatsApp Ditolak, Walhi: Kami Tak Bisa Dipecah-pecah

Kompas.com - 24/11/2020, 17:25 WIB
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati usai mengisi diskusi di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) menegaskan, soliditas masyarakat sipil tidak bisa dipecah-belah dengan adanya undangan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menyatakan, penolakan menghadiri undangan Istana menjadi pesan kuat untuk pemerintah bahwa gerakan masyarakat tidak bisa dibendung.

"Kami ingin menyampaikan pesan yang kuat bahwa kami masyarakat sipil masih solid, kami tidak bisa dipecah-pecah dengan upaya seperti itu," ujar perempuan yang biasa disapa Yaya dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/11/2020).

Hidayati mengatakan, pihaknya tak mungkin meninggalkan kelompok masyarakat sipil hanya dengan memenuhi undangan Istana.

Baca juga: Agenda Tak Jelas, Walhi dan AMAN Tolak Hadiri Undangan Istana

Ia mengaku khawatir apabila memenuhi undangan Istana justru dapat memecah kekuatan gerakan masyarakat yang selama ini konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Kami tidak mau bahwa upaya ini bisa memecah-belah gerakan kami, ini yang menjadi concern utama kami," terang Hidayati.

Di samping itu, Hidayati mengungkapkan, masyarakat sipil sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan DPR.

Hal itu menyusul banyaknya penyusunan kebijakan yang tak melibatkan aspirasi publik, misalnya berkaitan dengan penyusunan hingga disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

Menurut Hidayati, pembuatan aturan sapu jagat ini tidak demokratis karena pemerintah dan DPR telah meminggirkan suara masyarakat.

"Dihilangkannya partisipasi publik dalam pembuatan UU ini menurut kami sangat fatal karena partisipasi publik itu adalah esensi dari demokrasi, karena demokrasi tanpa adanya partisipasi sebenarnya demokrasi yang semu, demokrasi yang seolah-olah," tegas Walhi.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat yang bergerak di isu lingkungan dan agraria menolak menghadiri undangan Istana Kepresidenan.

Organisasi yang menolak, misalnya, Walhi hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Undangan yang dikirim Istana via Whatsapp itu dianggap tidak mempunyai agenda yang jelas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X