Kompas.com - 19/11/2020, 20:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim perubahan struktur organisasi melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Alex mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam penyusunan peraturan.

"Pembahasan perkom ini sudah melibatkan Menpan RB dan Kemenkumham yang melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perkom ini. Artinya, sudah lewat proses bahwa mereka oke, setuju enggak masalah," kata Alex dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Struktur Organisasi KPK Berubah, Pimpinan Singgung Rencana Strategis KPK

Alex menuturkan perubahan struktur tidak bertentangan dengan Pasal 26 UU 30/2002, meski susunan organisasi KPK saat ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal tersebut.

Adapun Pasal 26 tetap berlaku karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK hasil revisi tidak mengubah pasal tersebut. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 26, struktur KPK terdiri dari Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Kendati demikian, Alex mengatakan, berdasarkan Pasal 28 KPK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan organisasi KPK.

"Setiap penambahan strukur organisasi, setiap penambahan atau perubahan jabatan itu kan harus seizin atau persetujuan Menpan RB dan ini sudah kita lakukan," ujar Alex.

Baca juga: Apa Alasan Pimpinan KPK Hapus Jabatan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat?

Alex menambahkan, penyusunan peraturan tersebut dimulai sejak Maret 2020 dan telah mempertimbangkan masukan-masukan dari pegawai KPK.

"Perkom ini hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak bulan Juli tahun 2020," kata Alex.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai struktur organisasi KPK berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca juga: Ramai Kritik soal Jabatan Staf Khusus, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK

Sebab, Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 menyebut susunan organisasi KPK terdiri dari Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, serta Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

"Namun yang tertuang dalam PerKom 7/2020 malah terdapat beberapa penambahan seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (18/11/2020).

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.