Kompas.com - 19/11/2020, 19:37 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, perubahan struktur organisasi KPK dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK.

Perubahan struktur organisasi KPK itu diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang telah diundangkan sejak 11 November 2020.

"Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020-2024," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2020).

Alex mengatakan, rencana strategis yang dimaksud ialah strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan yakni pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

Baca juga: Apa Alasan Pimpinan KPK Hapus Jabatan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat?

Alex menuturkan, perubahan struktur itu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas menyesuaikan tugas yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pasal 6 UU KPK menyebut KPK memiliki sejumlah tugas, mulai dari pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, peyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melaksanakan putusan pengadilan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan, Pasal 7 UU KPK menyebut KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan.

"KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK," kata Alex.

Baca juga: Ramai Kritik soal Jabatan Staf Khusus, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020, KPK memang menambah dua kedeputian baru, salah satunya Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Menurut Alex, keberadaan kedeputian tersebut merespons Pasal 7 UU KPK yang mengamanatkan adanya program pendidikan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

UPDATE: Bertambah 164, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 53.280

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 6.407, Total 1.757.641 Orang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Sebut 3 Varian Virus Corona Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

UPDATE: Bertambah 8.161, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.927.708

Nasional
Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Soal Pajak Pendidikan, Gus Ami: Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Nasional
Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Terpapar Covid-19 meski Sudah Divaksin, Satgas: Vaksinasi Ulang Memungkinkan

Nasional
Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Densus 88 Polri Tangkap Satu Tersangka Teroris di Bogor, Beragam Bahan Baku Bom Disita

Nasional
Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Mendagri Minta Belanja Lewat APBD Tidak Ditahan hingga Akhir 2021

Nasional
Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X