Struktur Organisasi KPK Berubah, Pimpinan Singgung Rencana Strategis KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, perubahan struktur organisasi KPK dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK.

Perubahan struktur organisasi KPK itu diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang telah diundangkan sejak 11 November 2020.

"Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020-2024," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2020).

Alex mengatakan, rencana strategis yang dimaksud ialah strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pendekatan yakni pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

Baca juga: Apa Alasan Pimpinan KPK Hapus Jabatan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat?

Alex menuturkan, perubahan struktur itu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas menyesuaikan tugas yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pasal 6 UU KPK menyebut KPK memiliki sejumlah tugas, mulai dari pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, peyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melaksanakan putusan pengadilan.

Sedangkan, Pasal 7 UU KPK menyebut KPK berwenang menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan.

"KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK," kata Alex.

Baca juga: Ramai Kritik soal Jabatan Staf Khusus, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020, KPK memang menambah dua kedeputian baru, salah satunya Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Menurut Alex, keberadaan kedeputian tersebut merespons Pasal 7 UU KPK yang mengamanatkan adanya program pendidikan.

"KPK telah melakukan kajian internal dengan kesimpulan dan rekomendasi yang salah satunya membentuk kelembagaan kedeputian Bidang pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi," kata Alex.

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya, Perkom Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Baca juga: KPK Ubah Struktur Organisasi, Wakil Ketua Komisi III Ingatkan Tak Tumpang Tindih

Adapun 19 posisi dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Baca juga: Staf Khusus di KPK Dinilai Tak Urgen dan Boros Anggaran

Sementara, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus adalah Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Direktorat Pengaduan Masyarakat yang sebelumnya di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat kini berganti nama menjadi Direktorat Layanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat di bawah tugas Kedeputian Informasi dan Data sebagai pusat big data.