Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manfaatkan Potensi Pasar Halal Dunia, Wapres Minta Riset Diperkuat

Kompas.com - 14/11/2020, 12:32 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi pasar produk halal dunia yang saat ini terus berkembang pesat.

Ma'ruf menyebut ada beberapa langkah strategis yang mesti ditempuh Indonesia, di antaranya memperkuat riset bahan dan material halal untuk industri produk halal.

Ia mendorong para peneliti tidak hanya fokus pada pendeteksian material non-halal sebagai penunjang proses sertifikasi, tetapi juga berupaya mencari material substitusi dengan bahan material halal industri dari dalam negeri.

"Salah satu langkah strategis tersebut adalah memperkuat riset bahan dan material halal untuk industri serta melaksanakan subtitusi atas bahan non-halal material industri impor, dengan bahan material halal industri dari dalam negeri," kata Ma'ruf dalam webinar The 4th International Halal Conference yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (14/11/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ingin Indonesia Kuasai Pasar Produk Halal di Dunia

Menurut Ma'ruf, Indonesia begitu kaya dengan bahan-bahan dasar material halal. Ia optimistis Indonesia mampu menghasilkan bahan-bahan industri yang berkualitas.

Ma'ruf mendorong agar riset dilakukan secara berkesinambungan diiringi kerja sama dengan jaringan riset halal dunia.

"Karena itu saya sangat mendorong agar penelitian untuk menghasilkan ingredients industri yang halal perlu didukung lebih lanjut," tuturnya.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Bentuk Direktorat Khusus Halal di Kementerian

Langkah strategis lain yang dapat dilakukan Indonesia yaitu, membangun kawasan industri halal (KIH) yang diharapkan dapat menarik perhatian investor global.

Berikutnya, membangun sistem informasi manajemen perdagangan produk halal.

Ma'ruf mengatakan, saat ini data-data produksi dan nilai perdagangan produk halal Indonesia belum terefleksi dengan jelas dalam sistem yang terintegrasi.

"Karena itu, diperlukan adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan antara sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Hal ini penting agar statistik data perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN dalam mendukung pengembangan industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Dongkrak Ekspor Produk Halal Indonesia, Ini Sederet Strategi Menteri Agus Suparmanto

Kemudian, memperkuat implementasi program sertifikasi halal produk ekspor. Ma'ruf mengatakan penguatan implementasi program sertifikasi halal ini akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan dan memiliki daya saing global.

Selain itu, meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mendukung Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Ma'ruf menuturkan, pelaku usaha syariah skala mikro dan kecil perlu didorong agar menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

"Perlu dibangun pusat-pusat inkubasi usaha halal di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan penyemaian. Selain itu, perlu pula dibangun pusat-pusat bisnis syariah (Sharia Business Center) yang didukung oleh infrastruktur digital sebagai sarana interaksi dan transaksi antar pelaku bisnis syariah," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com