Sidang Uji Materi, Pemohon Persoalkan Dugaan Pelanggaran Formil Pembentukan UU Cipta Kerja

Kompas.com - 12/11/2020, 18:27 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi (GMPHK) mengungkap dugaan pelanggaran asas formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi ( MK) pada Kamis (12/11/2020).

GMPHK merupakan pemohon uji materi UU Cipta Kerja ke MK.

Salah satu kuasa hukum GMPHK, Jovi Andrea Bachtiar mengatakan telah terjadi secara terang-terangan pelanggaran formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

"Kita menyaksikan secara seksama proses pembentukan undang-undang cipta kerja sehingga pengesahan oleh presiden maka kita dapat mengetahui telah nyata dan terang benderang bahkan dipertontonkan di hadapan publik tanpa adanya rasa malu," kata Jovi dalam sidang MK yang disiarkan secara daring, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Jadi Alasan Walhi Tolak Hadiri Rapat DPR

"Bahwa terdapat pelanggaran formil terhadap ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan pada proses pembentukan undang-undang cipta kerja," lanjut dia.

Masalah formil yang pertama menurut Jovi adalah adanya pasal-pasal yang merugikan para pekerja.

Ketentuan itu di antaranya mengenai kontrak tanpa batas, waktu istirahat mingguan yang dipangkas, dan menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.

Kemudian menghapus sanksi tidak bayar upah, merubah ukuran perhitungan uang pesangon bagi pekerja yang di putus hubungan kerja dan menghapus hak mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut dia, kerugian itu tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan pembentukan UU sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya adalah, UU tersebut telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 e UU Nomor 12 Tahun 2011.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X