Menurut Bawaslu, Ini Potensi Pelanggaran Saat Proses Penghitungan Suara Pilkada 2020

Kompas.com - 11/11/2020, 16:06 WIB
Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Bawaslu Abhan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan mengungkap potensi pelanggaran dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara di Pilkada 2020.

Potensi pelanggaran pertama, menurut Abhan, adalah terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Tapi memang ada beberapa catatan kami terkait dengan rencana penggunaan aplikasi Sirekap ini," kata Abhan dalam webinar Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Sirekap Dinilai Belum Siap Diterapkan pada Pilkada 2020, Koalisi Masyarakat Sipil Rekomendasikan Ini

Abhan mengatakan, penggunaan Sirekap bisa menemukan kendala terutama terkait sarana dan prasana seperti ponsel pintar dan internet.

Menurut dia, tidak semua daerah yang menyelenggarakan pilkada mampu menunjang penggunaan Sirekap.

"Misal di Kabupaten Mentawai, itu banyak kepala daerahnya yang tidak bisa terakses internet. Kalau ini basisnya ada internet saya kira ini menjadi problem sendiri," ujarnya.

Masalah selanjutnya, terkait penggunaan Sirekap adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Bawaslu Minta KPU Maksimalkan Media Komunikasi dalam Penyelenggaraan Debat Publik

Ia mengatakan, akan sulit memastikan pada satu hari jelang pemilihan apakah semua petugas sudah memiliki sirekap di ponselnya.

"Dan kami juga mengundang dari teman-teman KPU dan dihadirkan tenaga ahli dan yang membidangi soal IT ini yang membidangi soal si rekap kami minta untuk disimulasikan," ucapnya.

"Memang ternyata tidak mudah soal sirekap ini, memang hal baru," kata Abhan.

Penggunaan sirekap, kata Abhan juga dapat menghambat proses penanganan pelanggaran dalam proses penghitungan suara.

Sementara potensi pelanggaran selanjutnya adalah peserta dan pemilih tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada saat pemungutan suara.

Baca juga: Bawaslu: Sulit Awasi Konten Kampanye di Media Sosial selama Masa Tenang Pilkada

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X