Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Desa: Banyak Negara Ingin Tiru Program BLT Dana Desa Indonesia

Kompas.com - 11/11/2020, 16:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada banyak negara yang ingin meniru program bantuan tunai langsung (BLT) dana desa yang dilakukan Indonesia.

Hal ini dikutipnya dari pernyataan ahli pembangunan internasional sekaligus akademisi dari Georgetown University, Scott Guggenheim.

"Saya ingin sedikit mengungkapkan pernyataan Scott Guggenheim terkait dengan BLT, ini menarik sekali," ujar Abdul Halim dalam konferensi pers daring yang pada Rabu (11/11/2020).

"Kata Guggenheim, 'Saya lihat saat ini banyak negara ingin meniru BLT dana desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini'," kata Abdul Halim mengutip pernyataan itu. 

Baca juga: Menteri Desa: Rp 37,504 Triliun Dana Desa Telah Tersalurkan ke Masyarakat

Abdul Halim mengatakan, salah satu hal yang diapresiasi dari BLT ini yakni bantuan tunai kepada 2,7 juta kepala keluarga perempuan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penyaluran itu bisa dilakukan karena strategi pendataan berbasis komunitas.

Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) itu dilakukan tiga kali oleh tiga relawan Covid-19 di desa.

"Untuk memastikan kebenaran harus tiga orang. Makanya saya pun agak kaget dari data yang kami terima ada 2,7 juta KPM penerima dana desa yang kepala keluarganya adalah perempuan," ujar Abdul Halim.

Dia sebelumnya mengungkapkan, sebanyak Rp 37,504 triliun dana desa telah tersalurkan kepada masyarakat.

Jumlah ini berdasarkan data pada 8 November 2020.

"Total dana desa yang telah terpakai, tersalurkan Rp 37,504 triliun," ujar Abdul Halim.

Jumlah tersebut merupakan total dari empat komponen penyaluran.

Rinciannya, dana desa untuk tanggap Covid-19 sebesar Rp 3,170 triliun, untuk dana padat karya tunai desa (PKDT) sebesar R0 10,546 triliun, untuk infrastruktur lainnya sebesar Rp 5,295 triliun dan untuk dana BLT sudah tersalur sebanyak 18,493 triliun.

Sementara itu, menurut Abdul Halim, dana desa yang dianggarkan pada APBN 2020 sebesar Rp 71,190 triliun.

Baca juga: Tutupi Kekurangan Anggaran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan Kemensos

Sampai saat ini, masih ada sisa sebesar Rp 33,685 triliun yang belum digunakan.

Abdul Halim mengatakan, nantinya sisa dana itu akan digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa hingga Desember.

"Yang jumlahnya Rp 9, 968 triliun. Sisanya kita tekan terus menerus agar Rp 23,716 triliun bisa digunakan untuk program PKDT," ujar dia. 

"Nantinya ada dua model PKDT. Pertama PKDT untuk ekonomi produktif, lalu padat karya tunai desa infrastruktur produktif," kata Abdul Halim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com