Menteri Desa: Banyak Negara Ingin Tiru Program BLT Dana Desa Indonesia

Hal ini dikutipnya dari pernyataan ahli pembangunan internasional sekaligus akademisi dari Georgetown University, Scott Guggenheim.

"Saya ingin sedikit mengungkapkan pernyataan Scott Guggenheim terkait dengan BLT, ini menarik sekali," ujar Abdul Halim dalam konferensi pers daring yang pada Rabu (11/11/2020).

"Kata Guggenheim, 'Saya lihat saat ini banyak negara ingin meniru BLT dana desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini'," kata Abdul Halim mengutip pernyataan itu. 

Abdul Halim mengatakan, salah satu hal yang diapresiasi dari BLT ini yakni bantuan tunai kepada 2,7 juta kepala keluarga perempuan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, penyaluran itu bisa dilakukan karena strategi pendataan berbasis komunitas.

Pendataan keluarga penerima manfaat (KPM) itu dilakukan tiga kali oleh tiga relawan Covid-19 di desa.

"Untuk memastikan kebenaran harus tiga orang. Makanya saya pun agak kaget dari data yang kami terima ada 2,7 juta KPM penerima dana desa yang kepala keluarganya adalah perempuan," ujar Abdul Halim.

Dia sebelumnya mengungkapkan, sebanyak Rp 37,504 triliun dana desa telah tersalurkan kepada masyarakat.

Jumlah ini berdasarkan data pada 8 November 2020.

"Total dana desa yang telah terpakai, tersalurkan Rp 37,504 triliun," ujar Abdul Halim.

Jumlah tersebut merupakan total dari empat komponen penyaluran.

Rinciannya, dana desa untuk tanggap Covid-19 sebesar Rp 3,170 triliun, untuk dana padat karya tunai desa (PKDT) sebesar R0 10,546 triliun, untuk infrastruktur lainnya sebesar Rp 5,295 triliun dan untuk dana BLT sudah tersalur sebanyak 18,493 triliun.

Sementara itu, menurut Abdul Halim, dana desa yang dianggarkan pada APBN 2020 sebesar Rp 71,190 triliun.

Sampai saat ini, masih ada sisa sebesar Rp 33,685 triliun yang belum digunakan.

Abdul Halim mengatakan, nantinya sisa dana itu akan digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa hingga Desember.

"Yang jumlahnya Rp 9, 968 triliun. Sisanya kita tekan terus menerus agar Rp 23,716 triliun bisa digunakan untuk program PKDT," ujar dia. 

"Nantinya ada dua model PKDT. Pertama PKDT untuk ekonomi produktif, lalu padat karya tunai desa infrastruktur produktif," kata Abdul Halim.