Firli Sebut KPK Akan Tahan Dua Kepala Daerah, ICW: Komunikasi Buruk

Kompas.com - 11/11/2020, 15:36 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKKetua KPK Firli Bahuri dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Firli menyebut KPK akan menahan dua kepala daerah pekan depan.

"Pernyataan Firli yang menyebutkan akan menahan dua orang kepala daerah pada pekan depan menunjukkan betapa buruknya kualitas komunikasi dari yang bersangkutan," kata Kurnia, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Firli Sebut KPK Akan Tahan Dua Orang Kepala Daerah Pekan Depan

Kurnia mengatakan, Firli semestinya paham bahwa setiap pertanyaan yang dilontarkan memiliki implikasi.

Sebab, ada hal-hal yang bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan, termasuk soal rencana KPK menahan tersangka.

"Dengan pernyataan tersebut bukan tidak mungkin tersangka yang dimaksud oleh Firli dapat melarikan diri karena sudah mengetahui bahwa pada pekan depan mereka akan ditahan oleh KPK," kata Kurnia.

Baca juga: Firli: Korupsi Kepala Daerah Banyak Dilaporkan Istri Hingga Wakil Kepala Daerah

Menurut Kurnia, bila diperlukan, sebaiknya KPK segera melakukan penahanan tanpa harus gembar-gembor di muka publik.

"Jika memang penyidik merasa khawatir bahwa para tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau mungkin menghilangkan barang bukti, sebaiknya langsung saja dikenakan penahanan, tanpa harus menggembar-gemborkan ke publik," ujar Kurnia.

Kurnia pun mengingatkan agar KPK menghentikan tindakan dan pernyataan yang makin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.

Baca juga: KPK Peringatkan Calon Kepala Daerah soal Kepentingan Sponsor Pilkada

Sebelumnya, Firli mengatakan, sepanjang 2020, KPK sudah menahan tiga kepala daerah. Pekan depan, kata Firli, KPK akan menahan dua kepala daerah lagi.

"Bapak lihat aja nanti, minggu depan ada dua orang lagi, bupati dan wali kota," dalam webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (11/10/2020).

Dihubungi terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dua kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin Syah Siregar dan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

Khairuddin telah ditahan KPK pada Selasa (10/11/2020), sedangkan Zulkfili belum ditahan setelah ia tidak memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (10/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X