KPK Peringatkan Calon Kepala Daerah soal Kepentingan Sponsor Pilkada

Kompas.com - 05/11/2020, 15:17 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memperingatkan calon kepala daerah atas kepentingan ekonomi para donatur yang mensponsori mereka dalam Pilkada 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan kajian KPK, para donatur tersebut umumnya mengharap balasan saat calon kepala daerah yang disokongnya telah menjabat.

"Apakah orang yang menyumbang, membantu, atau donatur itu mengharap balasan di kemudian hari ketika para cakada ini menjabat, dan apakah para cakada ini akan memenuhi harapan dari para donatur itu ketika dia memenangkan pilkada?" kata Nawawi dalam webinar Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Kamis (5/11/2020).

"Pada 2015; 75,8 persen menjawab ya. Pada 2017; 82,20 persen menjawab ya. Pada 2018; 83,8 persen menjawab ya," ujar dia.

Baca juga: KPK Tegaskan Akan Tindak Calon Kepala Daerah yang Terindikasi Korupsi

Berdasarkan kajian KPK, ada tujuh hal yang diharapkan donatur ketika calon kepala daerah yang disokongnya terpilih dan menjabat kepala daerah.

Pertama, para donatur berharap memperoleh kemudahan untuk mengurus perizinan bisnis yang sudah ada atau akan ia dilakukan nanti.

Kedua, ada harapan dari donatur untuk dapat ikut serta dalam tender proyek pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Donatur yang tadi membiayai kita ikut pilkada itu mengharapkan nanti kemudahan. 'Nanti kalau ada tender proyek, nah tolong punya saya tuh'," ujar Nawawi.

Baca juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pasangan Calon Kepala Daerah

Selanjutnya, ada pula harapan keamanan dalam menjalankan bisnis, kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah, akses menentukan kebijakan/peraturan daerah, prioritas bantuan langsung, serta prioritas bantuan sosial/hibah APBD.

Menurut Nawawi, hal inilah yang membuat KPK aktif mewanti-wanti para calon kepala daerah agar tidak melakukan praktik tersebut saat terpilih kelak.

"KPK harus ada di dalam, seiring dengan pemaknaan tugas KPK tadi, tugas pencegahan. Mendingan kita berdiri di depan daripada kita nunggu belakangan," kata Nawawi.

Baca juga: Pimpinan KPK Akui Kedepankan Pencegahan, Nawawi: Kalau Bisa Dicegah, Kenapa Ditangkap?

Dalam kesempatan sama, Nawawi memaparkan 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai sponsol untuk mengikuti pilkada.

Sponsor tersebut dibutuhkan karena selisih antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pilkada dan kekayaan para calon terlalu jomplang.

Kajian KPK menunjukkan, pasangan calon kepala daerah idealnya memiliki Rp 65 miliar untuk mengikuti pilkada, sedangkan rata-rata kekayaan calon hanyalah Rp 18 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X