Firli: Korupsi Kepala Daerah Banyak Dilaporkan Istri Hingga Wakil Kepala Daerah

Kompas.com - 10/11/2020, 12:55 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (22/10/2020) malam. Dokumentasi/KPKKetua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (22/10/2020) malam.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, tak sedikit kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah justru terungkap karena peran orang-orang terdekat kepala daerah itu.

Firli mencontohkan, terdapat seorang bupati yang dilaporkan oleh istrinya ke KPK karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pengalaman empiris pak, laporan korupsi itu yang dilakukan kepala daerah pak, pasti (dilaporkan) orang terdekat. Kami ambil contoh pak, kami menangkap bupati, yang lapor istrinya. Coba pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi," kata Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Firli Sebut KPK Akan Tahan Dua Orang Kepala Daerah Pekan Depan

Frili menuturkan, sang istri melaporkan suaminya karena suaminya itu menerima uang korupsi namun membaginya kepada beberapa istri lainnya.

"Begitu terima, uang itu langsung digeser pak ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima. Dia foto pak kepada kita pak, 'ini pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin kampanye saya habis-habisan'," kata Firli.

Selain itu, Firli menyebut wakil kepala daerah juga kerap kali menjadi sosok yang melaporkan dugaan korupsi para kepala daerah.

Firli mengatakan, hal itu terjadi karena para wakil kepala daerah memiliki hasrat untuk menjadi kepala daerah saat kepala daerah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

"Gubernur korupsi, dilaporkan wakil gubernur. Harapannya, 'mudah-mudahan cepat ditangkap oleh KPK, aku jadi gubernur'. Yang wakil wali kota juga begitu, 'mudah-mudahan wali kotanya cepat ditangkap oleh KPK, biar saya jadi wali kota, yang bupati juga begitu," kata Firli.

Baca juga: Tersangka Kasus Suap, Wali Kota Dumai Dipanggil KPK

Oleh sebab itu, Firli menegaskan bahwa KPK tidak akan kesulitan untuk melacak dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daaerah.

Sebab, dugaan korupsi tersebut umumnya dilaporkan oleh orang-orang terdekat kepala daerah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Terima Donasi Gawai, Muhadjir: Pandemi Buat Guru dan Murid Harus Beradaptasi

Nasional
Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Penjelasan MK Soal Tak Sepenuhnya Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Digelar Secara Daring

Nasional
Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
 Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Jaksa Agung Sebut Kondisi Politik Luar Negeri Turut Pengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati

Nasional
YLBHI: Kasus Pelanggaran 'Fair Trial' Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

YLBHI: Kasus Pelanggaran "Fair Trial" Turun di 2020, tapi Korban Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X