Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LP3ES: Kemunduran Demokrasi Lebih Parah pada Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 05/11/2020, 18:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, kemunduran demokrasi Indonesia pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo lebih parah daripada periode pertama.

Menurut Wijayanto, hal tersebut disebabkan karena pada periode kedua, oposisi melemah lantaran sejumlah elite yang kerap bertentangan dengan Jokowi bergabung dengan pemerintahan. 

"Koalisi di parlemen itu hampir semua partai kecuali PKS, mendukung pemerintah. Pemerintah mau Pilkada, terjadi, juga mau Omnibus Law terjadi, kenapa? Karena elitnya tidak ada oposisi lagi, ciri-ciri kemunduran demokrasi tidak adanya oposisi, jadi dari sisi politik kondisinya lebih parah dari periode pertama Jokowi," kata Wijayanto dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: 56,4 Persen Responden Puas atas Jalannya Demokrasi Indonesia

Wijayanto mengatakan, saat ini muncul oposisi di luar parlemen, yakni Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Namun demikian, menurut Wijayanto, kritik yang sering disampaikan anggota KAMI kadang berujung di laporan polisi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi akan memberikan gelar Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo.

"Sehingga pelemahan oposisi itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada check and balaces mengontrol," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Wijayanto mengatakan, tugas mengkritisi pemerintah harus diambil alih masyarakat.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kebijakan Pemerintahan Jokowi Berdampak Kemunduran Demokrasi

"Kenapa? karena parlemen tidak berfungsi hari ini," ucapnya.

Wijayanto melanjutkan, masyarakat sipil harus cerdas dalam menyampaikan kritik di ruang publik agar terhindar dari pelanggaran aturan perundang-undangan yang ada.

"Masyarakat sipil harus cerdas bagaimana kritisi di media tetapi terhindar dari UU ITE, kita harus punya kesadaran atas UU ITE itu bagaimana mensiasatinya, contohnya, kalau mau kritik, ya kita kritik institusinya bukan orangnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com