Kompas.com - 05/11/2020, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer menunjukkan 56,4 persen responden menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia.

"Sebanyak 56,4 persen publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini dan yang tidak puas 37,3 persen, tidak tahu/tidak jawab 6,3 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Ini 5 Menteri yang Dinilai Memiliki Kinerja Terbaik

Adapun alasan responden atas kepuasan terhadap jalannya demokrasi saat ini antara lain, bebas memilih pemimpinnya 35,9 persen dan melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16 persen.

Kemudian sesuai dengan hati nurani 8 persen, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8 persen, dan ada perubahan yang lebih bijak 5,3 persen.

Sementara alasan responden tak puas terhadap demokrasi saat ini di antaranya karena kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu 30,8 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 16,1 persen, pelaksanaan demokrasi kurang sehat 15,2 persen, serta keadaan ekonomi yang belum berubah 9,8 persen.

"Dan banyak yang korupsi 9,4 persen," kata Qodari.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Selain itu, survei Indo Barometer juga menunjukkan 77,9 persen responden setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik kendati dalam perjalannya tak sempurna.

Sedangkan 11,1 persen publik tidak setuju dan tidak tahu atau tidak jawab 11 persen.

Adapun alasan publik setuju karena rakyat bebas mengeluarkan suara atau pendapat 42,1 persen, bebas memilih pemimpinnya 21,8 persen, sesuai dengan hati nurani 4,7 persen, sistem demokrasi bersifat terbuka 4,4 persen, dan bebas memilih para wakil rakyat 3,9 persen.

Sedangkan alasan publik tidak setuju karena kurang berpihak ke rakyat kecil 40,6 persen, politik kurang sehat 16,5 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 11,3 persen, serta pelaksanaan sistem demokrasi belum maksimal 7,5 persen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Nasional
Sore Ini, Prabowo-Cak Imin akan 'Longmarch' Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Sore Ini, Prabowo-Cak Imin akan "Longmarch" Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Nasional
LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

Nasional
Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Nasional
Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Nasional
Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Nasional
Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Kepada Pengacara, Bharada E Mengaku Atasan Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Kepada Pengacara, Bharada E Mengaku Atasan Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.