Kompas.com - 05/11/2020, 18:42 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman memenuhi panggilan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi senilai 100.000 dollar Singapura yang ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/11/2020).

Boyamin mengaku diklarifikasi soal kronologi pemberian uang tersebut hingga sosok pemberinya.

Saya diklarifikasi kronologis terkait dengan uang itu. Misalnya orang yang menyerahkan itu bikin janji minta ketemu kapan, misalnya pagi, terus ketemunya sore pada tanggal 21," kata Boyamin saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: KPK Klarifikasi Koordinator MAKI soal Dugaan Gratifikasi 100.000 Dollar Singapura

Boyamin juga menjelaskan bahwa uang tersebut sudah sempat ia tolak tapi sang pemberi tetap memaksa. Saat mengetahui jumlah uang yang diterimanya besar, Boyamin kemudian melaporkan itu ke KPK.

Mengenai sosok pemberi uang, Boyamin mengaku tidak menyebut nama namun hanya memberikan gambaran.

Boyamin pun menyebut sang pemberi sempat memintanya untuk tidak lagi membicarakan dugaan adanya 'king maker' dalam kasus Djoko Tjandra yang sempat dilaporkan Boyamin ke KPK.

"Memang orang yang memberikan itu memberikan clue pada hari berikutnya sejak penyerahan itu, diminta mengurangi berita terkait king maker terkait dengan kasus pemohonan fatwa Djoko Tjandra," ujar Boyamin.

Selain itu, Boyamin juga mengaku ditanya statusnya sebagai penyelenggara atau bukan untuk menentukan apakah uang yang dilaporkan Boyamin tersebut tergolong gratifikasi atau tidak.

Baca juga: KPK Bakal Usut Sosok Pemberi 100.000 Dollar Singapura ke Boyamin

"Status saya penyelenggara negara atau bukan, atau pernah menerima uang dari negara enggak lembaga saya misalnya dana APBN atau APBD. Semua tidak, sehingga ya memang agak tipis saya itu kalau dianggap penyelenggara negara," ujar Boyamin.

Oleh sebab itu, Boyamin memberikan surat pernyataan kepada KPK yang menyatakan menyerahkan uang 100.000 dollar Singapura tersebut kepada KPK jika nantinya uang tersebut dianggap bukan gratifikasi.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Nasional
Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Nasional
Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Nasional
Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

Nasional
Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Nasional
Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Nasional
Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Nasional
Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.