KPK dan Pemprov Sumsel Teken Kerja Sama Terkait Penanganan Pengaduan Korupsi

Kompas.com - 04/11/2020, 18:23 WIB
Acara penandatanganan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKAcara penandatanganan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020).

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan whistleblowing system tindak pidana korupsi yang terintegrasi dengan KPK agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan.

"Selama ini sudah banyak yang telah memiliki whistleblowing system namun tidak berjalan efektif sehingga penggunaannya tidak optimal," kata Ketua KPK Firli Bahuri dikutip dari siaran pers, Rabu.

Baca juga: KPK Panggil Dua Tersangka Kasus Suap Eks Bupati Cirebon

Firli mengatakan, koneksi data dengan KPK akan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan.

Selain itu, efektivitas juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/organisasi dan KPK.

Whistleblowing system ini juga bermanfaat besar karena dapat mendeteksi tindak pidana korupsi sejak dini, memperoleh informasi lebih awal terkait adanya dugaan pelanggaran, serta memetekan titik-titik rawan.

"Sehingga dapat melakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Menurut Firli, butuh komitmen kuat dari pimpinan lembaga, kebijakan, pembangunan budaya organisasi, serta monitoring dan evaluasi bersama KPK untuk mengingkatkan efektivitas sistem tersebut.

Baca juga: KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi pertama yang akan melaksanakan whistlblowing system tindak pidana korupsi.

Penandatanganan kerja sama antara KPK dan Pemprov Sumsel merupakan awal rangkaian penerapan sistem tersebut bersama kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X