KPK dan Pemprov Sumsel Teken Kerja Sama Terkait Penanganan Pengaduan Korupsi

Kompas.com - 04/11/2020, 18:23 WIB
Acara penandatanganan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKAcara penandatanganan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan korupsi, Rabu (4/11/2020).

Kerja sama ini diharapkan dapat mengoptimalkan whistleblowing system tindak pidana korupsi yang terintegrasi dengan KPK agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan.

"Selama ini sudah banyak yang telah memiliki whistleblowing system namun tidak berjalan efektif sehingga penggunaannya tidak optimal," kata Ketua KPK Firli Bahuri dikutip dari siaran pers, Rabu.

Baca juga: KPK Panggil Dua Tersangka Kasus Suap Eks Bupati Cirebon

Firli mengatakan, koneksi data dengan KPK akan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan.

Selain itu, efektivitas juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/organisasi dan KPK.

Whistleblowing system ini juga bermanfaat besar karena dapat mendeteksi tindak pidana korupsi sejak dini, memperoleh informasi lebih awal terkait adanya dugaan pelanggaran, serta memetekan titik-titik rawan.

"Sehingga dapat melakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Menurut Firli, butuh komitmen kuat dari pimpinan lembaga, kebijakan, pembangunan budaya organisasi, serta monitoring dan evaluasi bersama KPK untuk mengingkatkan efektivitas sistem tersebut.

Baca juga: KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi pertama yang akan melaksanakan whistlblowing system tindak pidana korupsi.

Penandatanganan kerja sama antara KPK dan Pemprov Sumsel merupakan awal rangkaian penerapan sistem tersebut bersama kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Soal Larangan Mudik, Satgas Covid-19: Silahturahmi Tidak Dilarang, Manfaatkan Teknologi Virtual

Nasional
OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Nasional
Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X