Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Kompas.com - 28/10/2020, 14:31 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Koordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) dirancang untuk menghasilkan data secara real time atau waktu nyata para pelanggar protokol kesehatan.

“Selain real time, sistem ini bertujuan untuk hasilkan data yang terintegrasi, sistematis, interoperabilitas dan melibatkan koordinasi antar lintas sektor,” ujar Wiku, seperti dimuat covid19.go.id, Rabu (28/10/2020).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sistem BLC sendiri sudah Satgas Covid-19 telah luncurkan pada Selasa (27/10/2020).

Wiku menyebutkan, inovasi dari kolaborasi bidang Data dan Information Technology (IT) serta Tim Pakar Satgas Covid-19 itu dikenal sebagai "Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku".

Baca juga: Ini Imbauan Satgas Covid-19 bagi Masyarakat yang Rayakan Maulid Nabi

Lebih jauh Wiku mengungkapkan, melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real time.

Kemudian, lanjut dia, data yang dimasukkan para petugas di lapangan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografisnya.

“Dari data ini juga dapat menemukan pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Adapun data statistik itu nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi yustisi.

Fitur dalam sistem BLC

Pada kesempatan tersebut, Wiku menjabarkan, salah satu fitur yang terdapat dalam sistem BLC Perubahan Perilaku ialah kuesioner.

“Gunanya untuk melaporkan kerumunan yang terjadi dan memonitor kepatuhan individu dan institusi terhadap protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Hal itu, kata Wiku, termasuk memetakan lokasi dan institusi yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Hasil pelaporan monitoring dalam sistem itu berupa sebuah dashboard nasional yang berbentuk alat navigasi,” imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Kami Imbau dengan Sangat, Berlibur di Rumah Saja

Saat ini, lanjut dia, sistem sudah berjalan selama empat minggu dan hasilnya sudah ada 18.960.212 orang yang dipantau.

“Selain itu, ada 3.480.380 titik pantau serta 485 kabupaten dan kota yang dipantau di seluruh Indonesia, termasuk semua provinsi,” ujar Wiku.

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Kelakar Hakim MK saat PKB Ributkan Selisih 1 Suara: Tambah Saja Kursinya...

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi: Bagus, Bagus...

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi: Bagus, Bagus...

Nasional
PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com