Wiku menjelaskan, untuk data yang dihasilkan bersifat real time, dan akan terus diperbarui berdasarkan laporan yang masuk.
"Melalui dashboard ini pula dapat diketahui jumlah orang yang dipantau, titik pemantauan, jumlah kabupaten dan kota serta provinsi yang dipantau," ujarnya.
Baca juga: Satgas Covid-19 Akan Batasi Jumlah Wisatawan di Puncak Bogor Saat Libur Panjang
Tak hanya itu, kata Wiku, lewat dashboard tersebut juga dapat dipetakan wilayah di Indonesia yang perlu ditingkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.
“Data-data itu akan diolah di dalam aplikasi dan nantinya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, dalam mengoperasikan sistem BLC, Wiku mengatakan, Satgas Covid-19 mempertimbangkan aspek kemitraan atau pentahelix.
“Hal itu dikarenakan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi pandemi,” ujar Wiku.
Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat.
Wiku mengaku, saat ini sudah ada kerja sama dengan beberapa aparat negara dan lembaga terkait untuk melancarkan system tersebut.
“Kerja sama tersebut berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan lebih dari 95.392 personel, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 196.668 personel,” kata Wiku.
Selain itu, lanjutnya, ada duta perubahan perilaku sebanyak 17.199 orang. Mereka adalah tim Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
“Tak ketinggalan mahasiswa, dosen, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Koalisi Muda Kependudukan (KMK) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ikut andil dalam pelaksanaan ini,” jelas Wiku.
Para petugas yang telah Wiku sebutkan, saat terjun ke lapangan, selalu melaporkan kejadian pelanggaran setiap detik melalui sistem.
Wiku turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang sudah terlibat.
Baca juga: Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan
Dia berharap, sistem ini dapat menjadi alat navigasi sebagai upaya lanjutan perubahan perilaku dan sekaligus menjadi arahan strategis komunikasi publik ke depannya.
"Ingat, tidak ada toleransi atas ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Jika sudah ada bukti terkait pelanggaran harus ditindak dengan tegas," kata Wiku.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.