Salin Artikel

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

KOMPAS.com - Koordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) dirancang untuk menghasilkan data secara real time atau waktu nyata para pelanggar protokol kesehatan.

“Selain real time, sistem ini bertujuan untuk hasilkan data yang terintegrasi, sistematis, interoperabilitas dan melibatkan koordinasi antar lintas sektor,” ujar Wiku, seperti dimuat covid19.go.id, Rabu (28/10/2020).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sistem BLC sendiri sudah Satgas Covid-19 telah luncurkan pada Selasa (27/10/2020).

Wiku menyebutkan, inovasi dari kolaborasi bidang Data dan Information Technology (IT) serta Tim Pakar Satgas Covid-19 itu dikenal sebagai "Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku".

Lebih jauh Wiku mengungkapkan, melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real time.

Kemudian, lanjut dia, data yang dimasukkan para petugas di lapangan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografisnya.

“Dari data ini juga dapat menemukan pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Adapun data statistik itu nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi yustisi.

Fitur dalam sistem BLC

Pada kesempatan tersebut, Wiku menjabarkan, salah satu fitur yang terdapat dalam sistem BLC Perubahan Perilaku ialah kuesioner.

“Gunanya untuk melaporkan kerumunan yang terjadi dan memonitor kepatuhan individu dan institusi terhadap protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Hal itu, kata Wiku, termasuk memetakan lokasi dan institusi yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Hasil pelaporan monitoring dalam sistem itu berupa sebuah dashboard nasional yang berbentuk alat navigasi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, sistem sudah berjalan selama empat minggu dan hasilnya sudah ada 18.960.212 orang yang dipantau.

“Selain itu, ada 3.480.380 titik pantau serta 485 kabupaten dan kota yang dipantau di seluruh Indonesia, termasuk semua provinsi,” ujar Wiku.

Wiku menjelaskan, untuk data yang dihasilkan bersifat real time, dan akan terus diperbarui berdasarkan laporan yang masuk.

"Melalui dashboard ini pula dapat diketahui jumlah orang yang dipantau, titik pemantauan, jumlah kabupaten dan kota serta provinsi yang dipantau," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Wiku, lewat dashboard tersebut juga dapat dipetakan wilayah di Indonesia yang perlu ditingkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

“Data-data itu akan diolah di dalam aplikasi dan nantinya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Mempertimbangkan aspek kemitraan

Sementara itu, dalam mengoperasikan sistem BLC, Wiku mengatakan, Satgas Covid-19 mempertimbangkan aspek kemitraan atau pentahelix.

“Hal itu dikarenakan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi pandemi,” ujar Wiku.

Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat.

Wiku mengaku, saat ini sudah ada kerja sama dengan beberapa aparat negara dan lembaga terkait untuk melancarkan system tersebut.

“Kerja sama tersebut berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurunkan lebih dari 95.392 personel, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 196.668 personel,” kata Wiku.

Selain itu, lanjutnya, ada duta perubahan perilaku sebanyak 17.199 orang. Mereka adalah tim Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

“Tak ketinggalan mahasiswa, dosen, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI), Koalisi Muda Kependudukan (KMK) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ikut andil dalam pelaksanaan ini,” jelas Wiku.

Para petugas yang telah Wiku sebutkan, saat terjun ke lapangan, selalu melaporkan kejadian pelanggaran setiap detik melalui sistem.

Wiku turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang sudah terlibat.

Dia berharap, sistem ini dapat menjadi alat navigasi sebagai upaya lanjutan perubahan perilaku dan sekaligus menjadi arahan strategis komunikasi publik ke depannya.

"Ingat, tidak ada toleransi atas ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Jika sudah ada bukti terkait pelanggaran harus ditindak dengan tegas," kata Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/14312731/lewat-sistem-ini-data-real-time-pelanggar-protokol-kesehatan-bisa-diketahui

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke