Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Kompas.com - 28/10/2020, 14:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, salah satu pertimbangan Pilkada serentak 2020 tetap digelar di masa pandemi Covid-19 adalah untuk memenuhi hak konstitusi masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020 secara virtual, Rabu (28/10/2020).

"Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 ini, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat," ujar Ma'ruf yang mendapat penghargaan kategori National Figure.

Baca juga: APK Paslon Pilkada Kaltara Belum Dibagikan, Begini Penjelasan KPU

Namun demikian, kata dia, pemerintah dan penyelenggara berkomitmen kuat agar masyarakat yang terpenuhi hak konstitusinya tak terpapar Covid-19. 

"Pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara Pilkada berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan menjadikannya sebagai prioritas," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, masyarakat memiliki peranan yang sangat esensial dalam proses demokrasi.

Lebih jauh, Ma'ruf menyampaikan bahwa demokrasi harus dimaknai bukan hanya sebuah mekanisme formal dan rutin untuk menghasilkan pemimpin melalui Pemilu.

"Namun kita perlu memastikan agar mekanisme tersebut benar-benar dapat menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik pada semua tingkatan," kata dia.

Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan implementasinya. 

Baca juga: Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

"Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan para pemimpinnya," terang dia.

Adapun pada 9 Desember, Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak di 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Pelaksanaan Pilkada ini dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan akan berakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com