Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Kompas.com - 28/10/2020, 14:31 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Koordinasi Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) dirancang untuk menghasilkan data secara real time atau waktu nyata para pelanggar protokol kesehatan.

“Selain real time, sistem ini bertujuan untuk hasilkan data yang terintegrasi, sistematis, interoperabilitas dan melibatkan koordinasi antar lintas sektor,” ujar Wiku, seperti dimuat covid19.go.id, Rabu (28/10/2020).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sistem BLC sendiri sudah Satgas Covid-19 telah luncurkan pada Selasa (27/10/2020).

Wiku menyebutkan, inovasi dari kolaborasi bidang Data dan Information Technology (IT) serta Tim Pakar Satgas Covid-19 itu dikenal sebagai "Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku".

Baca juga: Ini Imbauan Satgas Covid-19 bagi Masyarakat yang Rayakan Maulid Nabi

Lebih jauh Wiku mengungkapkan, melalui sistem ini, petugas di lapangan dapat memasukkan berbagai data terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di lokasi-lokasi pengawasan secara real time.

Kemudian, lanjut dia, data yang dimasukkan para petugas di lapangan akan diolah menjadi data statistik untuk mengetahui lokasi atau area terbanyak dengan lokasi geografisnya.

“Dari data ini juga dapat menemukan pelanggaran protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Adapun data statistik itu nantinya dapat digunakan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan operasi yustisi.

Fitur dalam sistem BLC

Pada kesempatan tersebut, Wiku menjabarkan, salah satu fitur yang terdapat dalam sistem BLC Perubahan Perilaku ialah kuesioner.

“Gunanya untuk melaporkan kerumunan yang terjadi dan memonitor kepatuhan individu dan institusi terhadap protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Hal itu, kata Wiku, termasuk memetakan lokasi dan institusi yang perlu meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

“Hasil pelaporan monitoring dalam sistem itu berupa sebuah dashboard nasional yang berbentuk alat navigasi,” imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Kami Imbau dengan Sangat, Berlibur di Rumah Saja

Saat ini, lanjut dia, sistem sudah berjalan selama empat minggu dan hasilnya sudah ada 18.960.212 orang yang dipantau.

“Selain itu, ada 3.480.380 titik pantau serta 485 kabupaten dan kota yang dipantau di seluruh Indonesia, termasuk semua provinsi,” ujar Wiku.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com