Jelang Pilkada, Pemda Harus Jujur Sampaikan Kondisi Penularan Covid-19 di Wilayahnya

Kompas.com - 26/10/2020, 09:48 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan publik agar penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini kian menguat. Hal itu didasarkan pada belum terkendalinya situasi penularan virus corona di tengah masyarakat. Ditambah, ada sejumlah kepala daerah yang diduga tidak jujur dalam menyampaikan informasi ihwal kondisi penularan Covid-19 di wilayahnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI), 47,9 persen responden yang tinggal di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, ingin agar perhelatan kontestasi politik daerah itu ditunda. Hanya 46,3 persen responden yang tetap ingin pilkada diselenggarakan.

Baca juga: Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Persentase permintaan penundaan lebih tinggi terlihat pada responden di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yaitu sebesar 53,3 persen. Hanya 39,4 persen responden di wilayah ini yang setuju pilkada tetap dilaksanakan.

Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, ada kekhawatiran penyelenggaraan pilkada justru hanya semakin memperparah penularan virus corona. Terutama, penyebaran di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada.

“Mungkin mereka khawatir kalau ada pilkada di kabupaten sebelah, nanti potensi Covid-19 meningkat. Meningkat lalu pindah ke kabupaten saya, saya bisa kena,” ucap Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (25/10/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini dilaksanakan pada 24-30 September lalu. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilian Umum (KPU) Ilham Saputra sebelumnya, menyebut, belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun DPR untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut dia, jika pilkada kembali ditunda, dikhawatirkan akan semakin muncul banyak masalah. Terlebih, sebelumnya pelaksanaan pilkada sudah ditunda hampir tiga bulan saat kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia.

“Kalau sekarang ditunda, menurut KPU ada banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa berikutnya,” ucap Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Selain itu, ia menambahkan, tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan kurang dari dua bulan. Pihaknya telah mengeluarkan banyak tenaga untuk persiapan penyelenggaraan pilkada. Di samping juga anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X