Jelang Pilkada, Pemda Harus Jujur Sampaikan Kondisi Penularan Covid-19 di Wilayahnya

Kompas.com - 26/10/2020, 09:48 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Desakan publik agar penyelenggaraan pilkada serentak pada tahun ini kian menguat. Hal itu didasarkan pada belum terkendalinya situasi penularan virus corona di tengah masyarakat. Ditambah, ada sejumlah kepala daerah yang diduga tidak jujur dalam menyampaikan informasi ihwal kondisi penularan Covid-19 di wilayahnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI), 47,9 persen responden yang tinggal di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, ingin agar perhelatan kontestasi politik daerah itu ditunda. Hanya 46,3 persen responden yang tetap ingin pilkada diselenggarakan.

Baca juga: Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Persentase permintaan penundaan lebih tinggi terlihat pada responden di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun ini yaitu sebesar 53,3 persen. Hanya 39,4 persen responden di wilayah ini yang setuju pilkada tetap dilaksanakan.

Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, ada kekhawatiran penyelenggaraan pilkada justru hanya semakin memperparah penularan virus corona. Terutama, penyebaran di wilayah yang tidak menyelenggarakan pilkada.

“Mungkin mereka khawatir kalau ada pilkada di kabupaten sebelah, nanti potensi Covid-19 meningkat. Meningkat lalu pindah ke kabupaten saya, saya bisa kena,” ucap Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden ini dilaksanakan pada 24-30 September lalu. Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilian Umum (KPU) Ilham Saputra sebelumnya, menyebut, belum ada keputusan yang diambil oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun DPR untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut dia, jika pilkada kembali ditunda, dikhawatirkan akan semakin muncul banyak masalah. Terlebih, sebelumnya pelaksanaan pilkada sudah ditunda hampir tiga bulan saat kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia.

“Kalau sekarang ditunda, menurut KPU ada banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan penyelenggaraan Pilkada pada masa berikutnya,” ucap Ilham dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Selain itu, ia menambahkan, tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan kurang dari dua bulan. Pihaknya telah mengeluarkan banyak tenaga untuk persiapan penyelenggaraan pilkada. Di samping juga anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X