Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Kompas.com - 23/10/2020, 09:00 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah halaman draf Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kembali berubah. Kini draf terbaru berisikan 1.187 halaman.

Mulanya, keberadaan draf terbaru berisikan 1.187 halaman diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Muhyidin Junaidi. Ia memperoleh naskah tersebut dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Iya, MUI dan Muhammadiyah sama-sama terima yang tebalnya 1.187 halaman. Soft copy dan hard copy dari Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara)," kata Muhyidin kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: MUI dan Muhammadiyah Terima Draf UU Cipta Kerja Terbaru, Tebalnya 1.187 Halaman

Pratikno yang diutus Presiden Joko Widodo, datang langsung ke kediaman Muhyidin pada Minggu (18/10/2020). Dalam pertemuan itu, Pratikno juga menyerahkan naskah UU Cipta Kerja yang diklaim telah final setebal 1.187 halaman.

Kendati demikian, Muhyidin tak menanyakan kepada Pratikno mengapa jumlah halaman UU Cipta Kerja terus berubah-ubah.

Ia mengatakan MUI akan mengkaji naskah tersebut selama sepekan. Setelah itu MUI akan memberikan catatan dalam keterangan tertulis dan bakal disampaikan ke publik.

Baca juga: Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Menanggapi jumlah halaman drad UU Cipta Kerja, Pratikno mengatakan hal itu terjadi lantaran perbedaan format yang digunakan.

Ia pun memastikan substansi naskah Undang-undang (UU) Cipta Kerja setebal 1.187 halaman sama dengan yang diserahkan DPR kepada Presiden Joko Widodo.

"Substansi RUU Cipta Kerja dalam format yang disiapkan Kemensetneg (1187 halaman) sama dengan naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Ia mengatakan, sebelum disampaikan kepada Presiden, setiap naskah RUU dilakukan penyuntingan dan pengecekan teknis terlebih dahulu oleh Kementerian Sekretariat Negara agar siap untuk diundangkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Djoko Tjandra Mengaku Akan Dipertemukan dengan Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Djoko Tjandra Mengaku Akan Dipertemukan dengan Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Nasional
Budiman Sudjatmiko Berharap Pembangunan Lebih Memperhatikan Masyarakat Adat

Budiman Sudjatmiko Berharap Pembangunan Lebih Memperhatikan Masyarakat Adat

Nasional
Peneliti LIPI Ingatkan Keamanan Data Pribadi dalam Vaksinasi Covid-19

Peneliti LIPI Ingatkan Keamanan Data Pribadi dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Nasional
Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X