Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Kompas.com - 21/10/2020, 17:39 WIB
Buruh saat demo menolak Omnibus Law di depan PT Nikomas Gemilang pada 6 Oktober 2020 KOMPAS.com/RASYID RIDHOBuruh saat demo menolak Omnibus Law di depan PT Nikomas Gemilang pada 6 Oktober 2020

BOGOR, KOMPAS.com - Sekelompok buruh di Kota Bogor, Jawa Barat, berunjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Bogor, Rabu (21/10/2020).

Mereka beramai-ramai menyuarakan penolakan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa ini menjadi gelombang protes yang dilakukan sejumlah elemen di Kota Bogor, setelah sebelumnya, Selasa (20/10/2020), para mahasiswa juga melakukan aksi serupa di kawasan Istana Kepresidenan Bogor.

Dalam orasinya, massa buruh juga meminta Presiden RI Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Baca juga: Polda Banten Antisipasi Rencana 10.000 Buruh Demo ke Jakarta

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor, Budi Mardika mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan dari para buruh yang menganggap UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada pekerja.

"Tuntutan kami masih sama penolakan omnibus law klaster ketenagakerjaan," kata Budi.

Para buruh, sambung Budi, juga mendesak Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk merespon tuntutan mereka dan mengirimkan surat kepada Jokowi.

Budi menyebut, pihaknya tidak akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebab upaya itu dinilai percuma.

"Percuma akan sia-sia saja. Kami meminta kepada Wali Kota Bogor agar mengirimkan surat ke Presiden untuk menerbitkan Perppu," sebutnya.

Dalam aksi itu, sejumlah petugas disiagakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Meski tak ada penutupan jalan, namun unjuk rasa tersebut membuat arus lalu lintas di sekitar Kantor Balai Kota Bogor macet.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X