Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam periode kedua Jokowi menjabat, masyarakat menyoroti gebrakan dan kebijakan-kebijakannya selama satu tahun terakhir ini.

Namun, menguatnya isu politik dinasti juga melekat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Politik dinasti ini ditandai dengan adanya anggota keluarga Jokowi dan Ma'ruf yang berkontestasi dalam Pilkada 2020.

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan sebagai Wali Kota Solo. Sementera menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

Adapula adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, yang sempat disebut maju sebagai calon bupati di Gunungkidul. Namun, akhirnya mundur dari pencalonan.

Kemudian putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020.

Hasil survei Litbang Kompas mengenai politik dinasti pada Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60,8 persen responden gerah dengan praktik politik dinasti. Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020.

Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,17 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 28,2 persen responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi. Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik dinasti.

Kemudian, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67,9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk. Sedangkan, kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 47,3 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Namun, sebanyak 34,4 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik.

Anggapan negatif dari politik dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan kedekatan dengan keluarga pejabat.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga pejabat yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga.

Sedangkan, 34,4 persen responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 memiliki kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik.

Dukungan untuk Gibran

Gibran Rakabuming Raka resmi mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 dari PDI-P, bersama pasangannya Teguh Prakosa, di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020).