Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Kompas.com - 21/10/2020, 06:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang protes elemen masyarakat, mulai dari kelompok buruh, akademisi, mahasiswa, hingga aktivis mewarnai peringatan setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Selasa (20/10/2020).

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober lalu menjadi pemantik protes tersebut.

Namun sejak awal, pembahasan RUU ini memang telah memunculkan kegaduhan publik.

Baca juga: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

Dalam tuntutannya, mahasiswa dan buruh meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk membatalkan seluruh isi UU Cipta Kerja. Sebab, UU ini dinilai banyak memuat aturan yang merugikan pekerja di Indonesia.

“Aliansi BEM SI menyatakan, akan kembali turun aksi untuk mendesak Presiden RI segera mencabut UU Cipta Kerja dan kami tetap menyampaikan mosi tidak percaya ke pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Remy Hastian dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Hari Ini, 2.150 Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Berhadapan dengan 10.000 Aparat di Jakarta

Tak hanya dengan turun ke jalan, ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR juga ramai diperbincangkan di jagat maya. Bahkan di Twitter, tagar #mositidakpercaya sempat menjadi trending topic pertama di Indonesia.

BEM Universitas Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, @BEMUI_Official bahkan terus mengabarkan secara langsung aksi penyampaian pendapat yang mereka lakukan bersama aliansi lainnya antara lain Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR) dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Sejak pukul 12.00 WIB, akun Twitter tersebut telah mengunggah post terkait rencana pergerakan mereka. Tak hanya mengunggah twit, akun yang diikuti sekitar 65.800 followers itu juga mengunggah sejumlah foto dan video kegiatan mereka.

LIVE REPORT [12.00 WIB] Massa aksi UI telah berkumpul di UI Salemba dan akan melakukan long march ke Patung Kuda Bundaran HI bersama dengan aliansi lainnya, yaitu FRI, Gebrak, FIJAR dan KRPI #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiBatal #HentikanRepresifitasAparat”.

Baca juga: 5 Regulasi Kontroversial dalam Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

LIVE REPORT [17.40 WIB] Massa UI berangsur mundur ke titik evakuasi karena kondisi sudah mulai tidak kondusif diakibatkan polisi yang mulai membubarkan massa secara paksa. #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiBatal #HentikanRepresifitasAparat”.

Cuitan dengan tagar yang sama juga disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka yang telah terverifikasi atau centang biru, @YLBHI.

Stop Anarkisme, Premanisme, dan Brutalitas yang dilakukan anggota Polri pada rakyat yang menyatakan pendapat dengan damai. #SikapCerdasStopBrutalitas #MosiTidakPercaya #BatalkanOmnibusLaw #WhatsHappeningInIndonesia”.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta melalui akun @AJI_JAKARTA mengunggah gambar Presiden Jokowi yang tengah memegang enam buku bertuliskan UU PSDN, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU MK, UU No 2 Tahun 2020, dan UU Minerba.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi, Peneliti LIPI: Momentum Menguji Kabinet

Di dalam gambar tersebut terdapat tulisan “Jalan Menuju Kekuasaan Tanpa Batas Telah Terbentang, Selamat Datang Otoritarianisme”. Selain itu pada cuitan yang diunggah AJI Jakarta menuliskan “#CabutOmnibusLaw #MosiTidakPercaya”.

#ReformasiDikorupsi

Bukan kali ini saja pemerintah mendapat kritik tajam dari publik. Usai terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode kedua, Jokowi justru didemo oleh sejumlah elemen masyarakat, aktivis serta mahasiswa menjelang akhir periode pertama pemerintahannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com