Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Dalam periode kedua Jokowi menjabat, masyarakat menyoroti gebrakan dan kebijakan-kebijakannya selama satu tahun terakhir ini.

Namun, menguatnya isu politik dinasti juga melekat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Politik dinasti ini ditandai dengan adanya anggota keluarga Jokowi dan Ma'ruf yang berkontestasi dalam Pilkada 2020.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan sebagai Wali Kota Solo. Sementera menantu Jokowi, Bobby Afif Nasution, mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan.

Adapula adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto, yang sempat disebut maju sebagai calon bupati di Gunungkidul. Namun, akhirnya mundur dari pencalonan.

Kemudian putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020.

Hasil survei Litbang Kompas mengenai politik dinasti pada Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60,8 persen responden gerah dengan praktik politik dinasti. Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020.

Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi. Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,17 persen.

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 28,2 persen responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi. Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik dinasti.

Kemudian, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67,9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk. Sedangkan, kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 47,3 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Namun, sebanyak 34,4 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik.

Anggapan negatif dari politik dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan kedekatan dengan keluarga pejabat.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga pejabat yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga.

Sedangkan, 34,4 persen responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 memiliki kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik.

Dukungan untuk Gibran

Gibran Rakabuming Raka resmi mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 dari PDI-P, bersama pasangannya Teguh Prakosa, di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020).

Perjalanan Gibran untuk bisa maju di Pilkada Solo juga mengalami lika-liku. Ia sempat ditolak oleh DPC PDI-P Solo dengan alasannya DPC telah memiliki pasangan yang akan diusung.

Namun, Gibran terus mengupayakan diri untuk bisa maju di Pilkada Solo 2020 dengan mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Hingga akhirnya Gibran dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo ke Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah pada Kamis (17/7/2020).

Setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari PDI-P, pendekatan ke partai-partai politik lain pun dilakukan guna mendapatkan dukungan yang lebih banyak.

Gibran-Teguh mendapat dukungan enam partai politik di Pilkada Solo yaitu PDI-P, Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP dan PKB.

Dengan bermodal dukungan tersebut, Gibran dan Teguh telah resmi mendaftar ke KPUD Solo pada Kamis (3/9/2020). Gibran dan Teguh mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilkada Solo.

Bobby Nasution

Sementara itu, Bobby Nasution dan pasangannya, Aulia Rachman, sudah resmi mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Bobby dan Aulia mendapat nomor urut dua dalam Pilkada Medan. Tak jauh berbeda dari Gibran-Teguh, Bobby-Aulia juga mendapat dukungan dari sejumlah partai yaitu PDI-P Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, PSI, PPP, dan Gerindra.

Bobby mengaku sempat mendapat wejangan dari Presiden Jokowi terkait keputusannya maju di Pilkada 2020. Bobby mengatakan, Jokowi memintanya untuk bisa beradaptasi dengan dunia politik.

"Sarannya tetap jadi diri sendiri saja. Kalau masuk ke dunia baru harus sabar harus belajar yang profesional di dunia barunya," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Putri Ma'ruf Amin

Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Tangerang Selatan bersama pasangannya Ruhamaben di KPUD Tangerang Selatan, Sabtu (5/9/2020).

Azizah mengaku dirinya memiliki keseriusan untuk maju di Pilkada Tangsel. Oleh karenanya, ia mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama.

"Saya sudah mengundurkan diri, dan resmi surat dari Menteri Agama sudah keluar," kata Azizah di kawasan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (28/1/2020).

Adapun Nur Azizah dan pasangannya Ruhamaben mendapat dukungan dari sejumlah partai politik besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jokowi bantah politik dinasti

Presiden Jokowi membantah perihal isu politik dinasti yang dilakukannya dengan anggota keluarga. Jokowi berpendapat, dinasti politik terjadi jika ia menunjuk anak atau anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu di pemerintahan.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, menurut Jokowi, jika anggota keluarganya maju dalam kontestasi Pilkada, maka rakyat yang akan menentukan.

"Kalau berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang. Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Oleh karenanya, sulit untuk dipengaruhi hal-hal yang tidak rasional.

"Jadi siapa pun mencalonkan menjadi gubernur, bupati, wali kota silakan, tapi kalau tidak dipilih, jangan marah," ucap Jokowi.

Politik Dinasti kabinet Jokowi-Maruf

Politik dinasti tidak hanya terjadi dalam keluarga Jokowi-Ma'ruf. Anggota keluarga para menteri Jokowi juga ikut memperlihatkan praktik yang sama.

Keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju dalam Pilkada 2020, yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Sara berpasangan dengan Muhamad, mantan Sekretaris Daerah Tangerang Selatan.

Pasangan ini diusung oleh PDI-P, Partai Gerindra, PAN, PSI, dan Hanura. Kemudian didukung empat partai tanpa kursi di DPRD yaitu Nasdem, Perindo, Garuda, dan Berkarya.

Adapula putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yaitu Hanindhito Himawan Pramono yang maju sebagai calon Bupati Kediri. Ia berpasangan dengan Dewi Maria Ulfa.

Hanindhito dan Dewi menyapu bersih dukungan dari partai politik yaitu PDI-P, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, dan PPP. Ditambah tiga partai pendukung non parlemen, yakni Hanura, Partai Garuda, dan PSI.

Pasangan ini berpotensi melawan kotak kosong dalam Pilkada 2020 ini.

Selanjutnya, adik kandung dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yaitu Titik Masudah, juga maju sebagai calon Wakil Bupati Mojokerto di Pilkada 2020. Titik berpasangan dengan calon petahana Pungkasidi.

Pasangan Pungkasidi-Titik didukung tiga partai besar yaitu PDI-Perjuangan, PKB, dan PBB.

Kemudian, Irman Yasin Limpo, adik kandung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, maju sebagai calon wali kota Makassar di Pilkada 2020 dengan pasangannya Andi Zunnun sebagai calon wakil wali kota Makassar. Irman dan Zunnun mendapat dukungan dari Partai Golkar, PKS, dan PAN.