Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Kompas.com - 21/10/2020, 07:39 WIB
Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMassa dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di jalan Medan Merdeka Barat tepatnya depan Gedung Sapta Pesona mengarah ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020). Mereka menuntut pengesahan UU Cipta Kerja itu yang tidak mengakomodir usulan dari mitra perusahaan, Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sangat mendegradasi hak-hak dasar buruh serta mendesak soal kontrak kerja tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan diturunkan dan besaran pesangon diturunkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberi rapor merah pada aspek ekonomi dan demokrasi dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Krisis ekonomi yang dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi penyebab buruh memberikan penilaian negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Presiden tidak sanggup untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan kemudian Presiden mengesahkan UU Cipta Kerja itu adalah prestasi yang buruk menurut kami," ujar Wakil Ketua KPBI Jumisih kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Kontras: Indonesia dalam Ancaman Resesi Demokrasi

Menurut Jumisih, upaya perbaikan ekonomi saat ini bertolak belakang dengan janji kampanye Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Jumisih mengatakan, kedua pemimpin negara itu sebelumnya berjanji akan menyejahterakan masyarakat, tetapi yang dilakukan justru sebaliknya.

Seperti diketahui, serikat pekerja dan buruh menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Substansi klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut dinilai memangkas hak buruh.

Misalnya soal ketidakjelasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berpotensi membuat pekerja dikontrak seumur hidup. Penyebabnya, ketentuan jangka waktu maksimal PKWT selama tiga tahun yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Beleid terbaru menyatakan bahwa jangka waktu PKWT akan diatur lewat peraturan pemerintah (PP).

"Itu tidak terbukti dan bagi kami apa yang dilakukan Jokowi-Maruf Amin ini adalah membulatkan keyakinan kita bahwa posisi pemerintah tidak berpihak kepada rakyat," kata dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Adapun dalam aspek demokrasi, kata Jumisih, masyarakat belakangan ini semakin sulit menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di muka umum.

Menurut dia, pemerintah semakin getol menutup ruang demokrasi.

"Ini kita bisa lihat bagaimana Presiden mengeluarkan aturan untuk membatasi ruang gerak rakyat, membatasi partisipasi dari warga sipil," terang dia.

Sebelumnya, buruh dan sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Selasa (20/10/2020). Aksi itu bertepatan dengan setahun berjalannya roda pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Aksi unjuk rasa itu dilancarkan melalui panggung orasi politik di sejumlah titik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X