Kompas.com - 03/08/2020, 09:56 WIB
Sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj. SEPTIANDA PERDANASejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Simalungun (GPS) menggunakan pakaian adat Batak Simalungun saat berunjuk rasa di depan kantor PDI Perjuangan Sumut, Medan, Sumatera Utara, Jumat (19/6/2020). Dalam aksinya mereka meminta kepada partai politik untuk menolak politik dinasti dalam proses pencalonan menjelang pilkada khususnya di Sumatera Utara. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai politik dinasti di Pilkada 2020 menunjukkan, sebanyak 60,8 persen responden gerah dengan praktik politik dinasti.

Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020.

Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,17 persen.

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 28,2 persen responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi.

Baca juga: 3 Partai Ini Usung Artis untuk Lawan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung

Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik dinasti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil survei ini juga menunjukkan, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67,9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Sedangkan, kelompok usia diatas 50 tahun sebanyak 47,3 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Namun, sebanyak 34,4 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik.

Baca juga: Kritisi Politik Dinasti di Pilkada, Perludem: Visi dan Misi Paslon Harus Dieksplorasi

Lebih lanjut, anggapan negatif dari politik dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan kedekatan dengan keluarga pejabat.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga pejabat yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga.

Sedangkan, 34,4 persen responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 memiliki kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.