Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Kompas.com - 20/10/2020, 20:20 WIB
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (kedua dari kiri) saat mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (20/10/2020). Dok. Biro Pers Sekretariat PresidenPerdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (kedua dari kiri) saat mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (20/10/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga turut membahas kerjasama kedua negara di bidang ekonomi saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (20/10/2020).

Jokowi meminta PM Suga memberi perhatian terhadap kendala izin impor produk Indonesia.

"Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang, adanya kendala izin impor produk pertanian, produk kehutanan dan produk perikanan dari Indonesia," ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama PM Suga, yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Bertemu Jokowi, PM Jepang Sepakat Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun ke RI

Jokowi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund atau dana investasi Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

"Seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical dan Toyota," kata Jokowi.

PM Suga yang berbicara setelahnya tidak menanggapi secara langsung soal kendala izin impor yang disinggung Jokowi.

Ia hanya menekankan bahwa Jepang siap untuk terus bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

"Mengenai prioritas utama dalam pembangunan nasional yang ditekankan presiden Jokowi, Jepang akan secara mantap memajukan kerja sama di bidang infrastruktur seperti MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan pelabuhan patimban, pembangunan pulau-pulau terluar dan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi," kata dia.

Selain kerjasama ekonomi, kedua kepala negara juga bicara kerjasama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jepang sepakat memberi pinjaman fiskal Rp 6,95 Triliun untuk membantu Indonesia mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian. Kedua negara juga sepakat membuka perjalanan bisnis.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X