Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2020, 20:20 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga turut membahas kerjasama kedua negara di bidang ekonomi saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (20/10/2020).

Jokowi meminta PM Suga memberi perhatian terhadap kendala izin impor produk Indonesia.

"Saya tadi juga meminta perhatian terhadap Jepang, adanya kendala izin impor produk pertanian, produk kehutanan dan produk perikanan dari Indonesia," ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama PM Suga, yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Bertemu Jokowi, PM Jepang Sepakat Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun ke RI

Jokowi juga mendorong Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Sovereign Wealth Fund atau dana investasi Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga menyambut baik relokasi dan perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

"Seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical dan Toyota," kata Jokowi.

PM Suga yang berbicara setelahnya tidak menanggapi secara langsung soal kendala izin impor yang disinggung Jokowi.

Ia hanya menekankan bahwa Jepang siap untuk terus bekerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

"Mengenai prioritas utama dalam pembangunan nasional yang ditekankan presiden Jokowi, Jepang akan secara mantap memajukan kerja sama di bidang infrastruktur seperti MRT, kereta semi cepat jalur Jakarta-Surabaya, pembangunan pelabuhan patimban, pembangunan pulau-pulau terluar dan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan ekonomi," kata dia.

Selain kerjasama ekonomi, kedua kepala negara juga bicara kerjasama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jepang sepakat memberi pinjaman fiskal Rp 6,95 Triliun untuk membantu Indonesia mengatasi dampak pandemi terhadap perekonomian. Kedua negara juga sepakat membuka perjalanan bisnis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com