Kompas.com - 20/10/2020, 15:22 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.
Penulis Dani Prabowo
|

Skema payung hukum

Setelah Jokowi dilantik untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019, upaya untuk merealisasikan pemindahan ibu kota terus dikebut pemerintah.

Dimulai dari menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggelar sayembara gagasan kawasan ibu kota negara hingga menyusun payung hukum dalam bentuk omnibus law.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, setidaknya ada enam undang-undang yang akan disinkronisasi melalui skema itu, di antaranya UU Ibu Kota, UU Perkotaan, UU Kawasan, dan UU Pemerintah Daerah.

Baca juga: Bola Panas Pemindahan Ibu Kota di Tangan DPR

Untuk mendukungnya, naskah akademik juga turut disiapkan pemerintah.

Dari Ahok hingga Tonny Blair

Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota baru dapat dimulai pada 2020 dan secara bertahap aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat akan dipindahkan hingga tahun 2024. Rencananya, ibukota baru akan dipimpin oleh seorang kepala badan otorita yang jabatannya setingkat menteri.

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rekan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, sempat digadang-gadang sebagai nama yang akan menduduki jabatan itu.

Baca juga: Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu Kota Bakal Dipimpin Profesional

Selain Ahok, ada pula nama Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana turut masuk radar yang dibidik Jokowi. Namun, hingga kini belum ada satu pun nama yang mengerucut untuk memimpin badan tersebut.

Di samping itu, Presiden juga menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota.

Ditunda akibat pandemi

Namun dalam perkembangannya, pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona melanda hampir seluruh negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Seiring waktu berjalan penambahan kasus positif Covid-19 kian masif. Bahkan, tujuh bulan sejak kasus pertama diumumkan, belum ada tanda-tanda penurunan penyebaran virus corona di masyarakat.

Awalnya, Sekretari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo dan Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradina optimistis, pemindahan ibu kota akan berjalan sesuai rencana.

“Terus berjalan, tetap sesuai jadwal,” kata Himawan di Jakarta, pada 4 Maret 2020, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Nasional
Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Nasional
Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Nasional
Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Nasional
Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Nasional
Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Nasional
Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Nasional
Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Nasional
Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Sesali Polemik Vaksin Nusantara, Nasdem Desak Presiden Panggil Pihak Terkait

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X