Setahun Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Nasibmu Kini...

Skema payung hukum

Setelah Jokowi dilantik untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019, upaya untuk merealisasikan pemindahan ibu kota terus dikebut pemerintah.

Dimulai dari menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggelar sayembara gagasan kawasan ibu kota negara hingga menyusun payung hukum dalam bentuk omnibus law.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, setidaknya ada enam undang-undang yang akan disinkronisasi melalui skema itu, di antaranya UU Ibu Kota, UU Perkotaan, UU Kawasan, dan UU Pemerintah Daerah.

Baca juga: Bola Panas Pemindahan Ibu Kota di Tangan DPR

Untuk mendukungnya, naskah akademik juga turut disiapkan pemerintah.

Dari Ahok hingga Tonny Blair

Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota baru dapat dimulai pada 2020 dan secara bertahap aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat akan dipindahkan hingga tahun 2024. Rencananya, ibukota baru akan dipimpin oleh seorang kepala badan otorita yang jabatannya setingkat menteri.

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rekan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, sempat digadang-gadang sebagai nama yang akan menduduki jabatan itu.

Baca juga: Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu Kota Bakal Dipimpin Profesional

Selain Ahok, ada pula nama Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana turut masuk radar yang dibidik Jokowi. Namun, hingga kini belum ada satu pun nama yang mengerucut untuk memimpin badan tersebut.

Di samping itu, Presiden juga menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO Softbank Masayoshi Son sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota.

Ditunda akibat pandemi

Namun dalam perkembangannya, pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona melanda hampir seluruh negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu. Seiring waktu berjalan penambahan kasus positif Covid-19 kian masif. Bahkan, tujuh bulan sejak kasus pertama diumumkan, belum ada tanda-tanda penurunan penyebaran virus corona di masyarakat.

Awalnya, Sekretari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo dan Deputi bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradina optimistis, pemindahan ibu kota akan berjalan sesuai rencana.

“Terus berjalan, tetap sesuai jadwal,” kata Himawan di Jakarta, pada 4 Maret 2020, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law