Revisi UU MK Hapus Ketentuan Tindak Lanjut Putusan, Begini Kata Pakar Hukum

Kompas.com - 13/10/2020, 14:02 WIB
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai publik tidak perlu khawatir dengan dihapusnya Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi lewat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK atau UU MK hasil revisi.

Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK sebelumnya berbunyi, "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) tersebut dihapus dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang baru disahkan DPR pada Selasa (1/9/2020) bulan lalu.

Baca juga: Revisi UU MK Dinilai Tak Perkuat Kekuasaan Kehakiman

Feri menjelaskan, dihapusnya ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (2) itu tidak perlu dikhawatirkan karena putusan MK akan otomatis berlaku tanpa harus menunggu Pemerintah dan DPR membentuk UU baru sesuai putusan MK.

"Begitu diketok palu oleh MK berlaku lah seketika mekanisme atau aturan baru yang ditentukan MK dalam putusannya tanpa perlu menunggu perubahan dari DPR dan Pemerintah," kata Feri saat dihubungi, Selasa (13/10/2020).

Feri mengatakan, Pemerintah dan DPR juga tidak diharuskan membuat undang-undang baru yang sesuai dengan putusan MK.

Sebab, putusan MK memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang.

Selain itu, proses pembentukan undang-undang di parlemen juga memakan waktu dan dapat menimbulkan kekosongan hukum.

"Begitu putusan MK menghapuskan, tidak perlu juga DPR dan Pemerintah harus membuat undang-undang karena itu bisa menawan putusan MK karena mereka bisa mundur membuat undang-undangnya atau mengabaikan sehingga timbul kekosongan hukum," ujar Feri.

Feri melanjutkan, apabila MK menyatakan sebuah UU tidak sah, maka secara otomatis UU lamanya yang akan kembali berlaku.

Misalnya, apabila permohonan judicial review Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dikabulkan MK, maka aturan yang berlaku adalah UU 30 Tahun 2002 tentang KPK sebelum diubah melalui revisi UU KPK.

Baca juga: Revisi UU MK Disebut Inkonstitusional, Ini Sebabnya...

"Karena undang-undang yang baru kan berupaya menghapuskan undang-undang yang lama. Begitu undang-undang yang baru itu dibatalkan, artinya undang-undang yang lama menjadi berlaku," kata dia.

Oleh sebab itu, Feri meminta publik tidak perlu khawatir dengan penghapusan Pasal 59 Ayat (2) UU MK yang dikhawatirkan dapat membuat upaya judicial review ke MK menjadi sia-sia.

"Kalau soal putusan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jauh sebelum undang-undang MK, sudah berlaku demikian. Jadi, tanpa menunggu undang-undang yang baru pun sudah berlaku itu, makanya disebut final and binding kan, binding itu artinya mengikat sejak saat itu juga," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X