Menurut Pakar, Ini Persoalan yang Mungkin Muncul jika Pilkada Digelar di Tengah Pandemi

Kompas.com - 12/10/2020, 20:12 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo menyebut, ada sejumlah persoalan potensial terjadi jika Pilkada tetap dipaksakan digelar di tengah pandemi.

Persoalan tersebut misalnya, kemungkinan Pilkada hanya menjadi ritual atau prosedural demokrasi. Hal ini mungkin terjadi lantaran sejumlah pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Mengutip Lembaga Survei Indonesia, Eko menyebut, 20 sampai 46 persen warga enggan datang ke TPS pada 9 Desember mendatang.

Baca juga: Guru Besar UI: Tunda Pilkada, Regulasi Tidak Kuat dan Kasus Covid-19 Belum Terkendali

"Pilkada juga akan berpotensi menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural demokrasi karena tadi 40 persen masyarakat tidak mau datang ke TPS," kata Eko dalam diskusi virtual, Senin (12/10/2020).

"Jadi sebenarnya resikonya bukan hanya berkerumun tapi juga karena warga takut sehingga warga nggak datang ke TPS jadi tingkat partisipasi partisipasi masyarakat jadi lebih rendah," tuturnya.

Jika sebagian pemilih enggan datang ke TPS, kata Eko, Pilkada tahun ini bakal bersifat elitis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ke depan, kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada 2020 akan dipertaruhkan kepercayaannya lantaran sebagian pemilih tak menggunakan hak pilih mereka.

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada Malah Mampu Turunkan Status Covid Suatu Daerah

Tak hanya itu, Pilkada juga diperkirakan minim kualitas interaksi antara calon kepala daerah dengan masyarakat.

Sebab, Pilkada kali ini membatasi interaksi langsung antara peserta dan pemilih.

Kampanye kandidat yang umumnya digelar secara tatap muka melalui berbagai kegiatan pun terpaksa terbatas dan diutamakan melalui teknologi informasi

"Kemudian tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal karena ini kan momentum pesta demokrasi, biasanya menjadi salah satu media untuk konsolidasi demokrasi lokal," ujar Eko.

Baca juga: Opsi Penundaan Pilkada Perlu Didukung Data Penanganan Covid-19 di Daerah

Terakhir, Pilkada 2020 diprediksi akan diwarnai dengan politik uang. Menurut Eko, di situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak warga yang kesulitan ekonomi.

Melalui Pilkada, orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan pemasukan bisa mendapatkan sumber pemasukkan baru. Oleh karenanya, Pilkada diprediksi meningkatkan politik uang.

"Ekonomi mungkin akan hidup karena banyak yang akan spend money, tapi ini juga bisa berpotensi menjadi mani politik karena masyarakat yang kehilangan pekerjaan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga ini menjadi media," katanya.

Baca juga: Kemendagri Sebut Ada Penurunan Jumlah Zona Merah Covid-19 di Daerah Penyelenggara Pilkada

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.