KILAS

Tekan Penambahan Klaster Covid-19, Pemerintah Keluarkan Protokol Kesehatan Keluarga

Kompas.com - 12/10/2020, 19:51 WIB
Juru Bicara Pemerintah Reisa Broto Asmoro, saat memberi keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2020). Youtube Sekretariat PresidenJuru Bicara Pemerintah Reisa Broto Asmoro, saat memberi keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2020).

KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro mengatakan, pemerintah telah menyusun keputusan bersama tentang protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi Covid-19.

Adapun protokol kesehatan itu disusun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB), pada Jumat (9/10/2020).

Hal tersebut berguna sebagai panduan untuk menekan angka penularan Covid-19 di lingkungan keluarga. Pasalnya, sebagian dari 1.299 klaster yang ditemukan Kemenkes adalah klaster keluarga.

“Kolaborasi dan sinergi antara kementerian dengan lembaga terus dilakukan untuk memastikan dukungan kesehatan sekaligus menguatkan ekonomi keluarga di tengah luasnya dampak Covid-19,” kata Reisa, seperti dalam keterangan persnya yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/10/2020).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, klaster keluarga memang sulit dihindari karena terkait dengan klaster-klaster lain seperti klaster kantor dan pasar.

Baca juga: Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun cakupan protokol kesehatan keluarga meliputi empat hal.

Pertama, protokol kesehatan dalam keluarga secara umum seperti cara penggunaan masker dan bagaimana melindungi anggota keluarga yang rentan tertular atau berisiko tinggi.

Kedua, protokol kesehatan ketika ada anggota keluarga yang terpapar Covid-19. Poin ini menjelaskan siapa yang harus dihubungi, dan bagaimana proses karantina atau isolasi mandiri.

Ketiga, protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Poin ini membahas cara membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah, guna memastikan tidak ada virus yang masuk melalui pakaian ataupun barang-barang bawaan.

Keempat, protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga yang terpapar. Secara garis besar, poin ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab sosial setiap individu sebagai anggota masyarakat di lingkungan rumah.

Baca juga: Tetangga Terkena Covid-19, Apa yang Harus Dilakukan?

Langkah yang dapat diambil bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak memberi stigma negatif kepada tetangga yang positif Covid-19.

Lebih lanjut, Reisa berpesan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol tersebut.

Hal ini guna memutus mata rantai penularan Covid-19 di keluarga yang bisa berdampak fatal bagi orang lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta.

“Kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan di manapun dan kapanpun. Mari bekerja sama, kolaborasi, dan gotong royong antara pemerintah dan masyarakat,” kata Reisa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X