Kompas.com - 12/10/2020, 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Ketua KPK Firli Bahuri sempat meminta agar kasus dugaan gratifikasi dari pejabat Universitas Negeri Jakarta ditangani oleh KPK.

Padahal, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal yang mendampingi Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, tak ada penyelenggara negara dalam dugaan pemberian gratifikasi itu.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan etik terhadap Aprizal yang diselenggarakan pada Senin (12/10/2020) hari ini.

Baca juga: Terbukti Langgar Etik Terkait OTT UNJ, Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Dihukum Sanksi Ringan

"Saksi 9 (Firli) menyampaikan, 'Ini ada OTT kenapa tidak diambil alih? Saudara pernah jadi direktur lidik, itu harusnya ditangani KPK," kata anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris dalam persidangan.

"Lalu Terperiksa menjawab, 'Pak itu tidak ada PN-nya (penyelenggara negara)' direspons oleh ketua 'Enggak itu sudah ada pidananya, harus KPK yang menangani, saudara silakan hubungi deputi penindakan," kata Syamsuddin melanjutkan.

Syamsuddin menjelaskan, peristiwa ini bermula pada 15 Agustus 2020 ketika Inspektur Jenderal Kemendikbud Mukhlis meminta pendampingan tim Pengaduan Masyarakat KPK (Dumas KPK) untuk mengusut dugaan suap ke pejabat Kemendikbud.

Baca juga: Tim Pendamping WP KPK Sebut Tak Ada Gelar Perkara Terkait OTT UNJ

Suap tersebut diduga untuk mepercepat gelar profesor Rektor UNJ, suap diduga diberikan oleh Kepala Biro Kepegawaian UNJ kepada Kepala Biro SDM Kemendikbud dan pejabat lainnya.

Aprizal kemudian menurunkan timnya pada 20 Mei 2020 untuk mendampingi tim Itjen Kemendikbud dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yaitu uang 1.200 dollar AS, Rp 8.000.000, rekaman CCTV, dan chat WhatsApp antara lain berisi perintah Rektor UNJ kepada Kabag SDM UNJ untuk menyerahkan uang.

Aprizal lalu melaporkan kegiatan OTT di Kemendikbud tersebut kepada seluruh pimpinan KPK dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (saksi 1).

Pada saat itulah Firli memerintahkan agar kasus tersebut ditangani oleh KPK meski Aprizal telah menjelaskan bahwa tidak ada penyelenggara negara dalam kasus itu.

Baca juga: Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Polisi Limpahkan ke Kemendikbud

Setelah itu, Aprizal menghubungi Karyoto dan menyampaikan bahwa tim Dumas KPK membantu OTT di Kemendikbud tapi bukan untuk ditangani oleh KPK karena tidak ada penyelenggara negara.

Saat itu, Aprizal juga sempat menyampaikan adanya dugaan keterlibatan Rektor UNJ namun saat itu Rektor UNJ belum sempat diperiksa.

"Lalu saksi 1 terdiam, lalu merespons 'Pak tapi ini perintah loh, perintah dari Pak Firli, saya tidak bisa ngapa-ngapain'. Ke saksi 2 (Direktur Penyelidikan Endar Priantoro), terperiksa juga sampaikan seperti itu dan direspons 'Ini perintah Pak Firli'," kata Syamsuddin.

Baca juga: ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Setelah itu, Karyoto pun mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat KPK, penyidik, dan tim Dumas untuk membahas OTT yang terjadi di Kemendikbud tersebut.

"Setelah berdiskusi diputuskan untuk melakukan penyelidikan atas perkara ini dan saksi 1 (Karyoto) setelah menerima telepon dari saksi 9 (Firli), memerintahkan kepada saksi 2 untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan," kata Syamsuddin.

Selanjutnya, KPK mendatangi rumah Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor dan membawanya ke kantor KPK untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPK kemudian memutuskan melimpahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya dengan alasan tidak ada unsur penyelenggara negara.

Baca juga: ICW Mempertanyakan Mengapa KPK Tak Menjerat Rektor UNJ

Pada akhirnya, Polda Metro Jaya pun memutuskan kasus itu dihentikan karena tidak cukup bukti.

Adapun dalam kasus pelanggaran etiknya, Aprizal telah dinyatakan bersalah dan diberi hukuman ringan berupa teguran lisan agar tidak melakukan perbuatannya lagi.

"Menyatakan Terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis yang diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf a Perdewas Nomor 2/2020 tentang Penegakan Kode Etik dan pedoman perilaku KPK," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean dalam sidang pembacaan putusan, Senin (12/10/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.