Soal UU Cipta Kerja, NU Bersama Pihak yang Berupaya Tempuh Jalur Konstitusional

Kompas.com - 09/10/2020, 09:42 WIB
Ketua PBNU Said Aqil Siroj KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAKetua PBNU Said Aqil Siroj
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan, organisasinya akan bersama pihak yang berusaha mencari keadilan atas Undang-Undang Cipta Kerja melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, menempuh jalur hukum lewat MK adalah langkah paling terhormat dan tepat dibanding memobilisasi massa dalam situasi pandemi Covid-19.

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Said Aqil melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: MK Pastikan Netral dalam Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Said juga menyayangkan pembahasan UU Cipta Kerja yang terburu-buru. Menurut dia, pembahasan rancangan UU Cipta Kerja yang mencakup perubahan terhadap 79 undang-undang diperlukan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian dan partisipasi yang luas dari semua pihak.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik," ujarnya.

Said Aqil pun menilai pengesahan UU Cipta Kerja terutama di masa pandemi Covid-19 dan menimbulkan penolakan dari masyarakat adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

"Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk," ucap dia.

Baca juga: PBNU Sesalkan Proses Legislasi UU Cipta Kerja Terburu-buru

Adapun aliansi mahasiswa dan para buruh pada Kamis (8/10/2020) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa daerah dan terpusat di Istana Negara.

Mahasiwa menuntut agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu atas UU Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa tersebut diwarnai kericuhan dibeberapa tempat.

Diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca juga: MUI Sayangkan Pemerintah dan DPR Tak Dengarkan Pendapat Ormas Islam yang Tolak UU Cipta Kerja



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X