Mahfud MD: Komnas HAM Sejak Zaman Orde Baru Sampai Sekarang Secara Kelembagaan Semakin Membaik

Kompas.com - 05/10/2020, 14:18 WIB
Mahfud MD saat ditemui di Keraton Yogyakarta Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoMahfud MD saat ditemui di Keraton Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, secara kelembangaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) semakin membaik sejak zaman orde baru.

Hal itu dikatakan Mahfud dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019, secara virtual, Senin (5/10/2020).

"Oleh sebab itu saya kalau diminta testimoni saya mengikuti perkembangan Komnas HAM sejak zaman orde baru dulu sampai sekarang secara kelembagaan semakin membaik," kata Mahfud.

Baca juga: Komnas HAM: Tahun 2019 Negara Kita Dihadapkan pada Ancaman Politik Kekerasan

Mahfud mengatakan, di zaman orde baru banyak sekali tuduhan pelanggaran HAM tetapi tidak terungkap.

Kemudian pemerintah merespons dengan membentuk Komnas HAM melalui keputusan presiden.

Namun kini, lanjut Mahfud, Komnas HAM sudah menjadi lembaga independen yang tidak berada di bawah presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dia tidak lagi menjadi bawah pemerintah, tetapi menjadi lembaga independen yang punya kewenangan pro-yustisia tertentu, ini suatu kemajuan," ujarnya.

Baca juga: Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM

Ia menegaskan, di era reformasi penegakan konstitusi harus diarahkan pada dua hal yakni penegasan tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta perubahan struktur ketatanegaraan yang bisa melindungi HAM.

Sementara secara kinerja, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menilai Komnas HAM telah bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, ia pun mengajak semua pihak untuk membangun dengara dengan visi penegakan HAM.

"Mungkin secara teknis jalan kita teknis operasional dalam kita tidak selalu sama, tetapi hati dan semangat kita sama yaitu menegakkan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.