JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyetujui dibukanya pintu impor garam untuk kebutuhan industri.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (5/10/2020).
"Presiden setuju bahwa industri-industri yang untuk makanan dan untuk garam industri kita mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/10/2020).
Baca juga: Jokowi Blak-blakan Alasan RI Masih Impor Garam
Selain garam, Luhut menyebut Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula.
Namun, Luhut memperingatkan, kewenangan impor garam dan gula ini jangan malah dijadikan permainan oleh para pelaku industri terkait.
Oleh karena itu, Jokowi menugaskan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengawasi pergerakan impor garam/gula industri tersebut.
"Yang paling tahu ini Menteri Perindustrian, berapa industri yang membutuhkan garam industri, dan berapa jumlah yang mereka butuh. Saya kira itu nanti akan diinvetarisasi oleh Pak Agus sehingga publik tahu dan akan mengawasi benar enggak jumlahnya," kata Luhut.
Baca juga: Jokowi: Kita Tahu Masalahnya, tapi Enggak Pernah Cari Jalan Keluar
Jika terjadi pelanggaran, Luhut memastikan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tak akan segan memberi sanksi berupa pencabutan izin impor.
"Jadi misalnya industri kaca dia butuh garam, dia impor. Kalau dia melanggar atau membocorkannya ke market sehingga harga garam turun, ya izinnya dicabut," ujar Luhut.
Sebelumnya saat membuka rapat terbatas itu, Jokowi blak-blakan soal alasan Indonesia masih impor garam sampai saat ini. Menurut dia, kebijakan impor dilakukan karena produksi garam di dalam negeri sampai saat ini rendah.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.