Komnas HAM: Tahun 2019 Negara Kita Dihadapkan pada Ancaman Politik Kekerasan

Kompas.com - 05/10/2020, 13:34 WIB
Ketua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019) Dian Erika/KOMPAS.comKetua Komnas-HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pada 2019 Indonesia menghadapi ancaman politik kekerasan.

Politik kekerasan itu, kata dia, tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi terjadi di media digital, serta media sosial.

Hal itu disampaikan Taufan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019, secara virtual, Senin (5/10/2020).

"Negeri kita dihadapkan pada suatu ancaman nyata yaitu politik kekerasan. Dimulai dari kekerasan verbal melalui media digital, media sosial, orasi-orasi politik yang saling memojokkan," kata Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Desak Aparat Usut Tuntas Kasus Kerusuhan di Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak UU KPK dan RKUHP

Politik kekerasan, lanjut dia, bisa terjadi melalui pemberitaan melalui pemberitaan yang tidak benar atau hoaks.

Sementara puncak politik kekerasan, terjadi saat kerusuhan pasca-pemilihan presiden (pilpres) pada Mei 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, kerusuhan saat aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada September 2019 lalu.

"Komnas HAM juga mendesak peristiwa itu diusut tuntas dan menemukan pelakunya hal ini penting untuk selalu ingat ikan agar dan repleksikan tidak kembali terulang di Bumi Pertiwi yang kita cintai," ujarnya.

Baca juga: Komnas HAM Desak Aparat Temukan Aktor Aksi Kerusuhan Mei 2019

Ia menilai juga bahwa setiap politik kekerasan tempuh pasti akan mengorbankan rakyat kecil.

Serta, setiap hal yang dapat dari politik kekuasaan absurd karena berdiri di atas penderitaan rakyat dan kesewenang-wenangan atas hak asasi manusia.

"Politik kekrasan juga tampil dalam muka atau wajah yang lain yaitu berbagai tindakan yang menghalalkan berbagai cara, untuk capai tujuannya baik ekonomi maupun politik," ucap dia.

Adapun, sepanjang 2019 Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran HAM atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman.

Baca juga: Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Berkisar Rp 100 Juta hingga Rp 5,5 Miliar, Ini Daftar Bonus Atlet-Pelatih Paralimpiade Tokyo 2020

Nasional
Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Menag Minta Intensifkan Penggunaan Masker di Acara Keagamaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.