KPK Panggil Dua Ipar Nurhadi sebagai Saksi

Kompas.com - 05/10/2020, 10:58 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Senin (5/10/2020), memanggil dua orang ipar eks Sekretaris Mahkamah Agung ( MA) bernama Rahmat Santoso dan Subhannur Rachman.

Rahmat dan Subhannur akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara yang menjerat Nurhadi sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Nurhadi dan Menantunya

Ali menuturkan, Rahmat akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengacara pada Rahmat Santoso & Partners.

Sedangkan Subhannur akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai advokat dan karyawan swasta.

Rahmat dan Subhannur sebelumnya pernah beberapa kali dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Pada Rabu (4/3/2020) lalu, penyidik mendalami aliran dana yang diterima penyidik saat memeriksa Rahmat.

Baca juga: Periksa Nurhadi dan Menantunya, KPK Dalami Peran Aktif Berujung Terima Uang

Penyidik juga sempat menggeledah kantor Rahmat Santoso & Parters pada Selasa (25/2/2020) dan tempat tinggal Subhan di Surabaya pada keesokan harinya untuk memburu Nurhadi yang masih buron saat itu.

Diketahui, KPK menetapkan Nurhadi, menantunya yaitu Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, yaitu Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK pada 1 Juni lalu usai buron. Sementara Hiendra masih diburu KPK.

Baca juga: KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap beserta gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni, perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga telah menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Nasional
Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Kejagung Ajukan Pemblokiran Aset Tanah Benny Tjokro di 3 Kabupaten

Nasional
Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Selain Ditenggelamkan, KKP Hibahkan Kapal Asing untuk Kepentingan Pendidikan hingga Pendapatan Negara

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 Mulai Turun, Apa Adanya Begitu

Nasional
Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Usulan PKB, Pilpres dan Pileg Dilaksanakan Januari 2024

Nasional
Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Mahfud Klaim Kebakaran Hutan di Indonesia Tak Lagi Jadi Isu Internasional

Nasional
Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Pemerintah Perluas Penerapan PPKM Skala Mikro di 3 Provinsi Ini

Nasional
ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

ITB dan Osaka University Jajaki Kerja Sama Penelitian Vaksin Covid-19

Nasional
Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Wiku: Jika Mutasi B 1.1.7 Menyebar, Penanganan Covid-19 Lebih Sulit

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X