Kompas.com - 22/09/2020, 20:41 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa eks Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, Selasa (22/9/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mengonfirmasi aset-aset milik Nurhadi dan Rekzy.

"Penyidik terus melakukan pendalaman dan konfirmasi mengenai dugaan kepemilikan aset yang bersumber dari pemberian berbagai pihak," kata Ali, Sealasa.

Baca juga: MA Didesak Bentuk Tim Investigasi Usut Keterlibatan Oknum Internal dalam Kasus Nurhadi

Ali mengatakan, hari ini Nurhadi dan Rezky diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Dalam beberapa waktu terakhir, KPK tengah giat melacak keberadaan aset-aset yang diduga dimiliki oleh Nurhadi.

KPK telah menyita lahan kebun sawit di Padang Lawas yang diduga berkaitan dengan kasus Nurhadi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK juga telah menyita aset-aset milik Nurhadi berupa tanah dan bangunan vila di kawasan Gadog, Bogor, serta motor besar dan mobil mewah yang tersimpan di vila tersebut, Agustus 2020 lalu.

KPK menetapkan Nurhadi, Rezky, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Nurhadi dan Rezky ditangkap KPK Senin (1/6/2020) lalu usai buron, sedangkan Hiendra masih diburu KPK.

Baca juga: Periksa Nurhadi dan Menantunya, KPK Dalami Peran Aktif Berujung Terima Uang

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap beserta gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut pihak KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Nasional
Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X