Pertamina Temui KPK, Minta Dukungan soal Permasalahan Strategis

Kompas.com - 02/10/2020, 18:52 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam konferensi pers usai pertemuan antara jajaran direksi Pertamina dan pimpinan KPK, Jumat (2/10/2020. Youtube.com/KPK RIDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam konferensi pers usai pertemuan antara jajaran direksi Pertamina dan pimpinan KPK, Jumat (2/10/2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Direkti PT Pertamina (Persero), Jumat (2/10/2020), bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Gedung Merah Putih KPK.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta solusinya yang membutuhkan dukungan dari KPK.

"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program program strategis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK," kata Nicke dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube KPK, Jumat sore.

Baca juga: CPP Gundih Kembali Beroperasi, Pertamina EP Kejar Target Produksi Migas

Nicke mengungkapkan, setidaknya ada empat permasalahan yang disampaikan ke KPK. Pertama, soal tren produksi dan cadangan minyak dan gas yang terus menurun.

Nicke mengatakan, perlu ada upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas tersebut.

"Baik dengan kita meningkatkan produksi dari exsisting (cek) maupun kami harus melakukan beberapa langkah di area-area baru," kata dia.

Kedua, terkait kilang minyak di mana produksi BBM masih tergantung dari impor sehingga Pertamina akan menambah kapasitas kilang supaya kebutuhan dalam negeri.

Namun, Nicke menyebut ada masukan dari pihak KPK supaya Pertamina mengedepankan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil.

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Makin Tinggi Tingkat Pendidikan, Makin Tinggi Perilaku Koruptifnya

"Kita pun harus segera menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil oil ini ada beberapa tantangan yang tentu harus kami jalankan," ujar Nicke.

Salah satu caranya, yakni melalui program biodiesel yang memanfaatkan sawit sebagai sumber energi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

Nasional
Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X