Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 02/10/2020, 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Direkti PT Pertamina (Persero), Jumat (2/10/2020), bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta solusinya yang membutuhkan dukungan dari KPK.

"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program program strategis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK," kata Nicke dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube KPK, Jumat sore.

Baca juga: CPP Gundih Kembali Beroperasi, Pertamina EP Kejar Target Produksi Migas

Nicke mengungkapkan, setidaknya ada empat permasalahan yang disampaikan ke KPK. Pertama, soal tren produksi dan cadangan minyak dan gas yang terus menurun.

Nicke mengatakan, perlu ada upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas tersebut.

"Baik dengan kita meningkatkan produksi dari exsisting (cek) maupun kami harus melakukan beberapa langkah di area-area baru," kata dia.

Kedua, terkait kilang minyak di mana produksi BBM masih tergantung dari impor sehingga Pertamina akan menambah kapasitas kilang supaya kebutuhan dalam negeri.

Namun, Nicke menyebut ada masukan dari pihak KPK supaya Pertamina mengedepankan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil.

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Makin Tinggi Tingkat Pendidikan, Makin Tinggi Perilaku Koruptifnya

"Kita pun harus segera menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil oil ini ada beberapa tantangan yang tentu harus kami jalankan," ujar Nicke.

Salah satu caranya, yakni melalui program biodiesel yang memanfaatkan sawit sebagai sumber energi.

Selanjutnya, Nicke mengungkap masalah distribusi di mana jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indonesia baru sekitar 7.000 sedangkan jumlah desa di Indonesia mencapat 77.000

Permasalahan keempat yang dibahas terkait penyelamatan aset di mana Nicke menyebut Pertamina dan KPK telah menjalin kerja sama yang baik terkait penyelamatan aset tersebut.

"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama yaitu di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat di mana dari dua itu saja Pertamina berhasil menyelamatkan, dibantu oleh KPK, menyelamatkan sekitar Rp 9,5 triliun nilai asetnya," kata Nicke.

Baca juga: KPK Soroti Potensi Korupsi di Bank Pembangunan Daerah

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, KPK akan membuat perjanjian kerja sama dengan Pertamin yang akan memuat beberapa poin terkait pencegahan korupsi.

Poin-poin itu di antaranya program-program pencegahan, program pertukaran dara, mekanisme pendanaan, hingga soal pengkajian dan penelitian.

"Target kita adalah bagaimana menyelamatkan dan memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK itu juga bisa berjalan," kata Lili.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

MUI Minta Isu Politik Jangan Sampai Bikin Bangsa Indonesia Pecah

Nasional
Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Rutan KPK Gelar Shalat Tarawih, Imamnya Sesama Tahanan

Nasional
Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Jokowi Beri Arahan Buka Bersama Pejabat-Pegawai Pemerintahan Ditiadakan, Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Nasional
MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

MUI Sebut Kemungkinan Akan Ada Perbedaan Waktu Lebaran 2023

Nasional
Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Wapres: Saya Mengajak Umat Islam Sambut Ramadhan dengan Gembira

Nasional
DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

DPR: Jangan Makan-Minum di Ruang Publik, Hormati Mereka yang Berpuasa

Nasional
Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Gus Yahya: Besok Puasa, Malam Ini Bisa Shalat Tarawih

Nasional
Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Awal Puasa Dimulai Kamis Besok, Menag: Mari Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Nasional
PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

PBNU Umumkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada Kamis Pon 23 Maret 2023

Nasional
Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan 2023 Jatuh pada Kamis 23 Maret

Nasional
Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Dipimpin Menag Yaqut, Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1444 H Dimulai Secara Tertutup

Nasional
Lukas Enembe 'Mogok' Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Lukas Enembe "Mogok" Minum Obat, KPK akan Koordinasi dengan IDI

Nasional
Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Kemenag: Insya Allah Besok Mulai Puasa, Malam Ini Shalat Tarawih

Nasional
Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Kalah Berturut-turut dari Gugatan Prima, Pakar Kepemiluan: Tim Hukum KPU Harus Dievaluasi Menyeluruh

Nasional
Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Hilal 1 Ramadan 1444 H Tidak Terlihat di Papua karena Mendung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke