Wakil Ketua KPK: Makin Tinggi Tingkat Pendidikan, Makin Tinggi Perilaku Koruptifnya

Kompas.com - 01/10/2020, 14:38 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin tinggi pula potensi korupsinya.

Hal itu ia sampaikan berdasar data KPK pada 2015 yang menunjukkan 86 persen pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi.

"Fakta menunjukkan bahwa ternyata perilaku koruptif itu ternyata seiring, linier. Sarjananya kian tinggi, masternya kian tinggi, ternyata pelaku yang koruptornya juga semakin tinggi," kata Ghufron dalam acara Virtual Studium Generali dan Peluncuran Kuliah Online Pendidikan Antikorupsi yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: KPK: Belum Ada Kesamaan Visi Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi

Menurut Ghufron, hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang dilakukan orang-orang tidak berpendidikan.

Ia menuturkan, fakta tersebut menjadi masalah karena pendidikan yang makin tinggi semestinya dapat menekan perilaku koruptif.

"Semestinya kian tinggi berpendidikan semakin rendah korupsinya. Ini yang menjadi kritik untuk kita semua, bukan hanya kepada Kemendikbud, bukan hanya kepada perguruan tinggi tapi juga termasuk kepada KPK," ujar Ghufron.

Baca juga: Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Oleh sebab itu, Ghufron menegaskan, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tidak boleh terbatas pada penerapan mata kuliah saja.

Pendidikan antikorupsi harus dibarengi dengan perilaku antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Ia menilai saat ini masih ada praktik-praktik koruptif yang dilakukan mahasiswa antara lain titip absen, gratifikasi kepada dosen, hingga melakukan plagiat.

"Pendidikan antikorupsi itu tidak cukup dengan hanya mata kuliah, tidak cukup evaluasinya hanya dengan nilai A, karena perilaku korupsi sesungguhnya adalah pendidikan karakter," kata Ghufron.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X