Wakil Ketua KPK: Makin Tinggi Tingkat Pendidikan, Makin Tinggi Perilaku Koruptifnya

Kompas.com - 01/10/2020, 14:38 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka makin tinggi pula potensi korupsinya.

Hal itu ia sampaikan berdasar data KPK pada 2015 yang menunjukkan 86 persen pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi.

"Fakta menunjukkan bahwa ternyata perilaku koruptif itu ternyata seiring, linier. Sarjananya kian tinggi, masternya kian tinggi, ternyata pelaku yang koruptornya juga semakin tinggi," kata Ghufron dalam acara Virtual Studium Generali dan Peluncuran Kuliah Online Pendidikan Antikorupsi yang disiarkan melalui akun Youtube KPK, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: KPK: Belum Ada Kesamaan Visi Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Korupsi

Menurut Ghufron, hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang dilakukan orang-orang tidak berpendidikan.

Ia menuturkan, fakta tersebut menjadi masalah karena pendidikan yang makin tinggi semestinya dapat menekan perilaku koruptif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semestinya kian tinggi berpendidikan semakin rendah korupsinya. Ini yang menjadi kritik untuk kita semua, bukan hanya kepada Kemendikbud, bukan hanya kepada perguruan tinggi tapi juga termasuk kepada KPK," ujar Ghufron.

Baca juga: Wanti-wanti KPK kepada Calon Kepala Daerah agar Tak Korupsi Saat Menjabat

Oleh sebab itu, Ghufron menegaskan, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi tidak boleh terbatas pada penerapan mata kuliah saja.

Pendidikan antikorupsi harus dibarengi dengan perilaku antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.

Ia menilai saat ini masih ada praktik-praktik koruptif yang dilakukan mahasiswa antara lain titip absen, gratifikasi kepada dosen, hingga melakukan plagiat.

"Pendidikan antikorupsi itu tidak cukup dengan hanya mata kuliah, tidak cukup evaluasinya hanya dengan nilai A, karena perilaku korupsi sesungguhnya adalah pendidikan karakter," kata Ghufron.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X