Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kompas.com - 30/09/2020, 09:53 WIB
Kapal coast guard China berhasil keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepualauan Riau, Senin (14/9/2020). Dokumen BakamlaKapal coast guard China berhasil keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepualauan Riau, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menilai, pelanggaran di Perairan Indonesia perlu mendapat penanganan cepat dari lintas pemangku kepentingan (stakeholder).

Hal tersebut diungkapkannya saat menginisiasi rapat koordinasi pengamanan maritim Indonesia secara virtual bersama sejumlah stakeholder pada Senin (28/9/2020).

Aan mengatakan, penanganan yang perlu mendapat respons cepat adalah maraknya aksi penyelundupan narkoba, kecelakaan laut, pencurian ikan, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, hingga pelanggaran wilayah oleh kapal Pemerintah China.

"Ini merupakan beberapa penekanan terhadap kondisi aktual saat ini. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia," ujar Aan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Kepala Bakamla Temui Menlu, Bahas Coast Guard China Terobos Natuna

Aan menyebut, dampak buruk bagi Indonesia jika pelanggaran tersebut tak segera mendapat respons cepat yakni berimbas pada berbagai persoalan, misalnya masalah ekonomi dan kedaulatan negara.

Terlebih, jika pelanggaran tersebut berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, kata dia, sinergitas antar-pemangku kepentingan terkait merupakan sebuah keniscayaan.

Menurut dia, sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya operasi dan latihan bersama.

Kemudian, pertukaran informasi, menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama. dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi.

"Serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia," ucap Aan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

BrandzView
BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

BNPB: Waspada, Wilayah Sulawesi Berpotensi Dilanda La Nina

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Nasional
KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

KBRI Abu Dhabi: Jalan Presiden Joko Widodo Pererat Hubungan RI-UEA

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Setahun Jokowi-Ma'ruf dan Unjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja...

Nasional
MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

MUI Sebut Jokowi Tak Bisa Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KASBI: Presiden Tak Perlu Gengsi

Nasional
Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Pemerintah Ingin Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X