Naik Helikopter Sewaan Rp 7 Juta Per Jam yang Berujung pada Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kompas.com - 25/09/2020, 07:18 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011  2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan salam sebelum memberikan keterangan pers terkait korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero) Tbk di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7/2020). KPK menahan lima orang tersangka antara lain mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II Fakih Usman serta Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011 2013 Yuly Ariandi Siregar dan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Fathor Rachman yang merugikan negara Rp 202 miliar.

Albertina juga mengungkapkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Firli dalam pertimbangan Dewan Pengawas KPK.

Hal yang meringankan adalah Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Sementara itu, hal yang memberatkan adalah Firli tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan dan tidak menjadi teladan.

"Terperiksa tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan. Terperiksa sebagai Ketua KPK yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan yang sebaliknya," kata Albertina.

Baca juga: Dinyatakan Langgar Etik, Firli Bahuri Minta Maaf dan Janji Tak Ulangi Perbuatannya

Menanggapi putusan tersebut, Firli Bahuri pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

"Saya pada kesempatan hari ini saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman dan saya nyatakan putusan saya terima, saya pastikan bahwa saya tidak akan pernah mengulangi," kata Firli.

Pecutan bagi Firli

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang berstatus pelapor menilai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK tersebut sudah cukup adil.

Boyamin mengatakan, sanksi yang dijatuhkan itu merupakan sebuah peringatan bagi Firli untuk menyudahi segala kontroversi dan fokus bekerja memberantas korupsi.

"Saya berharap, dengan putusan ini melecut, memacu, katakanlah menjewer Pak Firli untuk lebih serius lagi kerja di KPK dalam bentuk pemberantasan korupsi," kata Boyamin.

Baca juga: Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Boyamin menilai Dewan Pengawas KPK telah bersikap obyektif dan tidak tersandera dengan status Firli sebagai Ketua KPK dalam menangani kasus tersebut.

Namun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai sanksi yang Teguran Tertulis II terlampau ringan bagi Firli yang menurutnya dapat dikenai sanksi berat berupa rekomendasi mengundurkan diri.

"Secara kasat mata, tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," kata Kurnia.

Kurnia pun meyakini bahwa putusan tersebut tidak akan mengangkat reputasi KPK karena tidak ada konsekuensi apa pun atas sanksi ringan, hanya tidak dapat mengikuti program promosi, rotasi, tugas belajar, dan pelatihan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Satgas: Penggunaan Bahasa Daerah dalam Pembuatan Pedoman Perilaku Protokol Kesehatan Mudahkan Masyarakat

Nasional
UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

UPDATE 1 Desember: Tambah 136, Total Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 17.081 Orang

Nasional
Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Moeldoko: Jokowi Punya Kunci Sendiri untuk Tentukan Calon Kapolri

Nasional
UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

UPDATE: Bertambah 5.092, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 543.975 Orang

Nasional
Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Nasional
Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X