Jokowi Minta Perlindungan Sosial dan Padat Karya Tunai Dimasifkan di Desa

Kompas.com - 24/09/2020, 16:01 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (24/9/2020) pagi waktu Indonesia atau Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat. TANGKAP LAYAR VIDEO PIDATO PRESIDEN JOKOWI/SEKRETARIAT KABINETPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (24/9/2020) pagi waktu Indonesia atau Selasa (23/9/2020) malam waktu New York, Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta program perlindungan sosial dan padat karya tunai dimasifkan di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas tentang ekonomi desa secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020)

"Pertama dalam jangka pendek, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos, Bantuan Langsung Tunai Desa, betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Ia pun meminta program perlindungan sosial itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan sangat membutuhkan.

Untuk program padat karya tunai yang ada di desa, ia meminta program itu dikawal dengan ketat.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, kedua program perlindungan sosial dan padat karya tunai bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kemudian gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, program penanggulangan kemiskinan dan dikonsolidasikan dengan peningkatan program ekonomi desa," kata dia.

Total anggaran BLT Dana Desa pada 2020 mencapai Rp 31,79 triliun dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM, dengan nilai per bulan Rp 600.000 pada termin pertama tahap 1-3.

Selanjutnya, pada termin kedua tahap 1-3, nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

Sementara itu, realisasi penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desabdan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) baru mencapai 30 persennya yakni Rp 10 triliun.

Baca juga: Anggaran Program Padat Karya Tunai 2021 Jadi Rp 18,14 Triliun

Pemerintah menganggarkan Rp 18,14 triliun untuk program padat karya tunai yang dijalankan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi pelaksanaan program padat karya tunai (cash for work) hingga akhir Agustus mencapai Rp 7,16 triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Nasional
Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Nasional
UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Nasional
UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

Nasional
Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X