Jokowi Minta Perlindungan Sosial dan Padat Karya Tunai Dimasifkan di Desa

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas tentang ekonomi desa secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020)

"Pertama dalam jangka pendek, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos, Bantuan Langsung Tunai Desa, betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif," kata Jokowi.

Ia pun meminta program perlindungan sosial itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan sangat membutuhkan.

Untuk program padat karya tunai yang ada di desa, ia meminta program itu dikawal dengan ketat.

Dengan demikian, kedua program perlindungan sosial dan padat karya tunai bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kemudian gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, program penanggulangan kemiskinan dan dikonsolidasikan dengan peningkatan program ekonomi desa," kata dia.

Total anggaran BLT Dana Desa pada 2020 mencapai Rp 31,79 triliun dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM, dengan nilai per bulan Rp 600.000 pada termin pertama tahap 1-3.

Selanjutnya, pada termin kedua tahap 1-3, nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

Sementara itu, realisasi penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desabdan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) baru mencapai 30 persennya yakni Rp 10 triliun.

Pemerintah menganggarkan Rp 18,14 triliun untuk program padat karya tunai yang dijalankan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi pelaksanaan program padat karya tunai (cash for work) hingga akhir Agustus mencapai Rp 7,16 triliun